AMBON, Siwalimanews – Panitia Khusus Pasar Mardika mengancam akan memberikan rekoÂmenÂdasi kepada aparat penegak hukum agar melakukan audit invesÂtigasi terhadap pengeÂloÂlaan Pasar Mardika yang dilakukan kepada PT Bumi Perkasa Timur
Pasalnya, PT BPT diÂnilai tak transparan daÂlam pengelolaan aset daerah Pasar MarÂdika terlebih khusus soal beÂsaran tarif sewa ruko yang dipatok dari pedaÂgang.
Ancaman ini disampaikan anggota Pansus Pasar MardiÂka, Amir Rumra kepada warÂtawan usai rapat pansus berÂsama PT Bumi Perkasa Timur mengungkapkan kekecewaan terhadap pimpinan PT BPT, Mohammad Marasabessy yang tidak terbuka berkaitan dengan beÂsar tarif sewa ruko.
Rumra menjelaskan, pihak BPT awalnya mengungkapkan jika pasca penandatanganan kontrak dengan Pemprov terdapat sepuluh ruko yang membayarnya kewajiban.
Namun, saat ditanya terkait deÂngan besaran tarif sewa ruko, justru pihak PT BPT tidak memberikan data dengan alasan data tersebut belum siap.
âPersolaan menyangkut pengeÂlolaan aset di pasar Mardika sebeÂnarnya sudah terjadi sejak lama artinya BPT itu sudah tahu dari dulu terkait berapa besar tarif sewa per ruko, tapi setelah mereka menjelasÂkan justru penjelasan itu tidak akurat,â kesal Rumra.
Menurutnya, jika hanya sepuluh ruko yang sudah membayar maka pastinya PT BPT mengetahui secara pasti masing-masing ruko tersebut
Sikap PT BPT tersebut kata Rumra, merupakan bentuk tidak tranparansi dalam mengelola aset daerah sebab ada hal yang sengaja ditutupi.
Terhadap sikap PT BPT tersebut, rapat pansus pun diskors dan dihaÂrapkan agar BPT segera menyiapkan data pembayaran sewa ruko di Pasar Mardika.
Jika data tersebut tidak dibuka secara tranparan, maka Pansus bisa saja merekomendasikan aparat penegak hukum agar melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan Pasar Mardika yang dilakukan BPT.
âKita ini ingin mengetahui apakah tarif sewa ruko itu sesuai perjanjian kerja sama atau tidak, sebab yang kita temui itu ada ruko yang harus membayar 1.2 miliar untuk 15 tahun dan ini tidak sesuai dengan perÂjanjian,â tegasnya.
Pansus tambah Rumra memiliki ruang dan kewenangan untuk menindaklanjuti persoalan ini ke penegakan hukum dalam bentuk rekomendasi ke Polda Maluku.
âBPT tidak bisa beralibi dengan alasan tidak tahu, mereka wajib tahu. Jangan-jangan daerah yang rugi lagi,â tegasnya. (S-20)