AMBON, Siwalimanews –Â Komisi IV DPRD Provinsi Maluku kembali geram deÂngan sikap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Insun SaÂngadji yang tidak mengÂgubris panggilan komisi.
Pasalnya, Komisi IV telah dua kali melayangkan pangÂgilan terhadap kepala dinas dan jajaran guna meminta penjelasan terkait dengan persoalan penerimaan siswa baru SMA Siwalima yang sarat masalah.
Panggil pertama dilaÂyangÂkan komisi pada Senin (12/6), panggilan kedua dilaÂyangÂkan pada Selasa (13/6) kemarin namun Kadis dan jajaran justru memilih tidak penuhi panggilan lembaga terhormat.
âKita sudah panggil dua kali tapi kadis tidak hadir dan besok ini panggilan yang ketiga, jadi kita minta adanya itikad baik dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk hadir meÂnyelesaikan persoalan seleksi peneÂrimaan siswa baru di SMA Siwalima,â ungkap Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary kepada wartawan di ruang komisi, Rabu (14/6).
Samson menjelaskan pemanggilan terhadap Kadisdikbud dilakukan Komisi IV menindaklanjuti laporan yang diterima komisi, berkaitan dengan penerimaan siswa baru yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara DPRD dan Dinas Pendidikan.
Berdasarkan kesepakatan peneriÂmaan siswa baru tahun ajaran 2023/2024 hanya sebanyak 70 orang sesuai dengan ketersediaan anggaÂran yang dihitung dengan siswa yang lama dan telah dicover melalui APBD.
âKita tidak menyangka jika peÂnerima tahun 2023 melebihi dengan kuota yang tidak sesuaikan dengan keputusan bersama DPRD dan dinas, selain itu banyak anak tidak mampu yang justru tidak lulus seleksi, sedangkan mereka telah lulus administrasi sebagai keluarga tidak mampu, makanya kita panggil dinas untuk tuntaskan,â jelas SamÂson.
Panggilan tersebut kata Samson sangat penting sebab jika tidak, maka persoalan penerimaan siswa baru SMA Siwalima akan mencoreng nama baik Pemerintah Provinsi Maluku termasuk DPRD.
Samson menegaskan sesuai deÂngan mekanisme tata tertib DPRD, maka pemanggilan dilakukan selama tiga kali berturut-turut jika hingga panggilan ketiga masih tidak diinÂdahkan maka mekanisme panggilan paksa dapat ditempuh.
âMekanisme sedang kita tempuh jadi kita mengharapakan Kepala Dinas hadir, jika tidak maka kita bisa mengambil langkah yang diatur tata tertib yakni panggil paksa lewat aparat keamanan,â tegasnya.
Bermasalah
Komisi IV DPRD Provinsi Maluku mengecam akan membatalkan proÂses penerimaan siswa baru di SMA Siwalima tahun ajaran 2023-2024 yang dilakukan oleh Dinas PendiÂdikan Maluku.
Pasalnya, proses penerimaan terÂsebut tidak sesuai aturan, selain melebihi kapasitas tetapi juga tidak selektif karena terdapat anak-anak yang orang tuanya mampu tetapi diterima, padahal seharusnya dikhuÂsuskan bagi siswa tidak mampu tetapi berprestasi.
Penegaskan ini disampaikan KeÂtua Komisi IV DPRD Provinsi MaÂluku, Samson Atapary kepada warÂtawan di ruang komisi DPRD, Senin (12/6).
Kata Samson, sejak awal komisi dan Dinas Pendidikan telah meÂnyeÂpakati sejumlah hal terkait dengan mekanisme penerimaan siswa baru di sekolah tersebut.
Kesepakatan itu berkaitan dengan jumlah siswa baru yang diterima hanya berjumlah 70 siswa, sesuai pagu yang dianggarkan dalam APBD tahun 2023.
Selain itu, siswa baru yang diteÂrima harus berasal dari keluarga kurang mampu, tetapi memiliki kemampuan secara akademik dan merata untuk 11 kabupaten/kota di Maluku.
âKita sudah panggil kepala dinas terkait ada surat masuk dan laporan ke kita soal penerimaan siswa baru di SMA Siwalima. Komisi cukup kecewa dengan kebijakan Dinas Pendidikan, sebab disepakati dan disetujui Gubernur Maluku, SMA Siwalima hanya khusus menerima 70 orang dan merupakan anak berpresÂtasi dari 11 kabupaten/kota tapi orang tuanya tidak mampu,â ungkap Atapary
Sayangnya, Dinas Pendidikan tidak menghiraukan kesepakatan dan justru menerima siswa sebanyak 90 orang, bahkan hasilnya tidak diumumkan setelah selesai seleksi, melainkan beberapa saat kemudian.
Parahnya lagi, terdapat siswa yang orang tuanya memiliki kemamÂpuan dari segi materi diatas rata-rata, padahal sekolah tersebut diprioÂritaskan bagi siswa kurang mampu namun berprestasi.
âKita sudah sepakati tidak ada titipan bahkan orang datang begitu banyak untuk titip masuk Siwalima, kita tolak karena sudah komitmen. Ini tidak beres penerimaan siswa baru tahun ini,â ujarnya.
Berdasarkan aturan lanjut AtaÂpary, yang berhak mendapatkan subsidi dari pemerintah diberikan bagi orang mampu maka akan pemda akan digugat, karena APBD diberiÂkan ke SMA Siwalima, sedangkan SMA yang lain tidak padahal ada orang yang miskin.
Politisi PDIP Maluku ini memasÂtikan, dengan adanya laporan yang masuk, maka komisi akan membaÂtalkan hasil seleksi awal dan memeÂrintahkan Dinas Pendidikan untuk ,melakukan seleksi ulang.
âKarena menyimpang, maka hasilnya dibatalkan dan tes ulang sesuai yang diputuskan, kalau tidak ini akan menjadi polemik terus meÂnerus, dan kalau 70 sesuai kapasitas anggaran terima 90 orang anggaran sisa dari mana, akibat nanti katering yang disiapkan tidak berkualitas dan keracunan lagi,â ucapnya.
Atapary menegaskan, jika perÂsoalan ini tidak diubah dan terjadi persoalan lagi, maka akan menampar wajah pemprov dan DPRD, akibat dari tata kelola SMA Siwalima yang tidak baik bahkan amburadul. (S-20)