NAMLEA, Siwalimanews – Penjabat Bupati Buru, Syarif Hidayat memastikan fungsi rencana tata ruang wilayah sebagai acuan dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan.
Hal ini disampaikan syarif ketika membuka konsultasi publik rencana tata ruang wilayah (RTRW) KabuÂpaten Buru tahun 2025-2045 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Namlea, Rabu (31/7)
Ia menjelaskan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, pada pasal 17 mengamaÂnatÂkan penyusunan RTRW kabupaten diÂlaksanakan oleh pemerintah daeÂrah.
âRTRW bertujuan mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten, mewujudkan keserasian pembangunan wilayah dengan wilayah sekitarnya,â ungÂkapnya.
Selain itu juga dapat menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang berkualitas, serta menciptakan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berÂkelanjutan serta terwujudnya keharÂmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
Dengan RTRW diharapkan dapat menjadi panglima pembangunan yang akan mengarahkan pembanguÂnan pada kawasan-kawasan yang sesuai.
Selain itu berfungsi sebagai peÂngendali pemanfaatan ruang wilaÂyah dan menyelaraskan keseimbaÂngan perkembangan antar wilayah, sehingga pertumbuhan wilayah di Kabupaten Buru bisa tumbuh berÂsama-sama antar wilayah sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimilikinya.
âRTRW Buru disusun berdasarÂkan pencermatan terhadap kepenÂtingan jangka panjang, dengan memperhatikan dinamika pembaÂngunan yang perlu direspon dan diantisipasi, sehingga mampu menÂjamin keberlangsungan implemenÂtasi di lapangan dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panÂjang,â jelasnya.
Ia juga menyentil proses perÂjalanannya Perda Nomor: 19 Tahun 2018Â tentang RTRW Kabupaten Buru, yang diakuinya masih banyak mengalami permasalahan.
Baik tumpang tindih peta dasar, peta tematik, dan batas wilayah KaÂbupaten Buru dengan Buru Selatan.
âTentunya permasalahan-permaÂsaÂlahan tersebut perlu dicari solusi melalui forum konsultasi publik ini,â ucapnya.
Perkembangan dinamika kebijakan nasional yang ada di Kabupaten Buru, seperti kebijakan nasional peÂngembangan pembangunan BenduÂngan Waeapo, pembangunan JariÂngan Sutet Namlea menuju bursel serta pembangunan energi geothermal lanjutnya harus disambut baik dan tentunya harus dimuat dalam materi revisi RTRW.
âSaya harap konsultasi publik RTRW ini dilaksanakan dalam rangka menjaring masukan dan saran terkait isu-isu strategis penataan ruang, baik pola ruang maupun strukÂtur ruang yang tentunya dapat menjadi bahan masukan untuk peÂnyempurnaan dokumen revisi RTÂRW daerah itu ke depan,â pintanya.
Selain itu, perlu persamaan persepsi bahwa tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, yang mana merencanakan tata ruang harus terintegrasi antara ruang yang satu dengan ruang-ruang yang lainnya. (S-15)