AMBON, Siwalimanews – Sungguh miris sikap manajemen Bank Maluku-Malut tak kunjung menuntaskan usulan pengurus baru ke Otoritas Jasa Keuangan.
Padahal, pengurus baru bank milik pemerintah daerah tersebut telah ditetapkan oleh pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Ternate sejak Maret lalu.
Sumber Siwalimanews di Bank Maluku Malut mengungkapkan, sampai dengan saat ini, manajemen belum tuntas mengirim dokumen calon direksi dan komisaris baru.
“Sampai sekarang empat nama penjabat baru itu belum di kirim semua,” ungkap sumber yang minta namanya tak dipublikasikan kepada Siwalimanews melalui telepon seluler, Sabtu (28/6).
Ia mengaku, memang ada beberapa nama seperti Ferdinand Alexander Hitipeuw, Ingrid Mauren Sahusilawane dan Ichwan telah diusulkan ke OJK. Sedangkan untuk calon komisaris Maichel Papilaya, justru manajemen bank belum juga mengusulkan, padahal seluruh dokumen sudah tuntas.
“Kalau untuk pak Maichel kemarin persyaratan yang diminta terakir itu berkaitan dengan surat pernyataan tidak memiliki konflik kepentingan dan sudah diserahkan pada Senin 23 Juni kemarin,” beber sumber itu.
Namun yang tak masuk akal kata sumber ini, pengusulan tidak dilakukan secara bersamaan, tetapi secara terpisah. Padahal dokumen telah lengkap bersamaan. Langkah manajemen Bank Maluku-Malut yang melakukan pengusulan secara terpisah ini, tentu akan berdampak pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang bertambah.
“Yang terakhir diusulkan itu pak Ichwan, padahal pada saat yang sama seluruh dokumen dari pak Maichel sudah lengkap. Kan mestinya dibawah usulan pak Maichel dan Pak Ichwan dibawah ke Jakarta bersama supaya jangan lagi SPPD baru,” kecam sumber ini.
Menurutnya, pengusulan calon direksi dan komisaris dilakukan langsung ke OJK pusat di Jakarta, artinya ketika pengusulan dilakukan secara terpisah, maka akan berdampak pada SPPD yang terus dikeluarkan oleh bank.
Ia mencontohkan, SPPD untuk Kepala Divisi SDM Ridha Hasanusi setiap kali perjalanan dinas ke Jakarta berkisar Rp10-15 juta.
“Bayangkan kalau diusulkan secara terpisah, itu berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk SPPD. Kalau sekelas kepala divisi SDM saja antara 10-15 juta sekali jalan berapa banyak yang harus dikeluarkan oleh bank untuk pengusulan empat orang calon pengurus baru ini,” kesalnya.
Kebijakan manajemen Bank Maluku Malut yang tidak mengusulkan calon direksi dan komisaris secara bersamaan ini, tentu akan mengakibatkan bank harus mengeluarkan uang yang banyak. Bahkan kebijakan itu perlu dipertanyakan, sebab ditengah efisiensi belanja operasional Bank Maluku Malut.
“Asal dalam berbagai kesempatan direktur utama selalu mengingatkan untuk efisiensi, tapi lalu bagaimana dengan kebijakan pengusulan calon pejabat baru yang tidak secara bersamaan. Ini juga kan bagian dari menghamburkan uang,” tuturnya.
Sumber ini juga membeberkan, jika pengusulan Maichel Papilaya akan mengalami keterlambatan seiring kesibukan manajemen Bank Maluku Malut yang diagendakan pekan depan akan melakukan perjalanan ke Yogyakarta.
“Pekan depan itu manajemen Bank Maluku-Malut akan ke Yogyakarta. Kalau ini terjadi maka usulan pak Maichel masih tertahan dan belum dilakukan,” tambahnya.
Sementara itu Direktur Utama Bank Maluku-Malut Syahrisal Imbar yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya terkait persoalan ini tidak merespon. (S-20)
