AMBON, Siwalima.id - Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Aris Soulisa meminta pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Makanan Gratis Bergizi (MBG) di Kota Ambon agar dapat memperhatikan hak-hak pekerjanya.
Hal ini diungkapkan Soulisa menyikapi sejumlah laporan buruknya pengelolaan MBG di Kota Ambon, sehingga masyarakat diajak untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap kinerja yang tidak maksimal dan berdampak pada kualitas makanan yang disajikan.
“Salah satu penyebab pelayanan sejumlah MBG yang buruk buntut dari hak karyawan yang tidak dipenuhi seutuhnya,” ungkap Soulisa, kepada wartawan, di Baileo Rakyat Belakang Soya, Selasa (20/1).
Dari sejumlah laporan, kata, masalah paling santer dalam pengelolaan program nasional ini yakni jam kerja yang melebih waktu yang ditentukan serta hak pegawai seperti BPJS yang belum dipenuhi.
“Persoalan utamanya ini yakni BPJS yang belum ada bagi karyawan baik BPJS kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan, bagitu juga jam kerja yang tidak sesuai atau melebihi kententuan atau 8 jam kerja,” ungkap Soulisa.
Terkait persoalan ini, Soulisa mengatakan, Komisi sudah berulang kali melakukan pertemuan baik dengan Dinas Kesehatan maupun Dinas Tenaga Kerja.
Sekalipun kedua dinas ini tidak bersentuhan langsung dengan program tersebut, namun paling tidak ada koordinasi dengan pengelolaan dalam hal ini Badan Gizi Nasional.
Padahal menurutnya, hak dan jam kerja pegawai menjadi salah satu faktor kualitas makanan yang disajikan.
“Kalau mekanisme yang kita tahu ada dua shift kerja, nah sebenarnya kalau jam kerja dipaksakan atau tidak sesuai yang harusnya 8 jam itu berpengaruh ke kualitas makannya, pekerja butuh jam istirahat dan tenaganya ada limit jika dipaksakan jadinya tidak maksimal dalam penyajian kualitas MBG itu sendiri akhirnya etika turun ke anak anak jadinya keracunan seperti beberapa kasus yang terjadi,” jelasnya.
Politisi PDIP Perjuangan ini, meminta masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan agar anak-anak di Kota Ambon benar-benar menerima makanan dengan kualitas Gizi yang tinggi yang berdampak pada pertumbuhan tubuh maupun perkembangan otak anak sebagai generasi penerus bangsa.
DPRD sendiri, lanjutnya akan memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi.
“DPRD sebagai lembaga pengawas selama ini berupaya agar program Presiden ini dapat berjalan dengan baik, karena MBG ini salah satu program yang cukup menguras APBN bahkan harus mengeluarkan dana Triliunan, jangan sampai Kota Ambon menjadi salah satu Kota yang menjadi sorotan terkait dengan terhambatnya penyaluran atau kualitas MBG yang buruk,” tukasnya.
(S-10)
