TIAKUR, Siwalima – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya menggelar rapat koordinasi, guna membahas serta mengetahui permasalahan yang menimpa para siswa SMP Negeri 1 Pulau Babar yang diduga mengalami keracunan saat menyantap menu Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Rakor yang dilakukan secara virtual itu, dipimpin Wakil Bupati Agustinus L Kilikily serta dihadiri forkopimda, Dinkes forkopimcam Babar Barat, Puskesmas Tepa serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wilayah Kecamatan Babar Barat dan Pengelola Dapur Sehat, Jumat (12/9)

‎‎Wakil Bupati MBD Agustinus L Kilikily dalam arahannya dalam rakor itu menegaskan, rapat ini digelar menyusul adanya dugaan keracunan menu makanan MBG yang dialami pelajar SMPN Pualu Babar yang disuplay melalui dapur sehat beberapa hari lalu.

“Dalam rakor ini, kita ingin menerima laporan data dan informasi terkait kejadian yang terjadi bagi pelajar di Tepa Kecamatan Babar Barat yang menjadi korban, baik dari sisi kronologi, jumlah korban hingga kondisi terakhir korban saat ini,” tulis wabup dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Sabtu (13/9).

‎Menurut wabup, di Maluku belum ada kejadian terkait penyaluran MBG bagi pelajar seperti ini dan tentunya dengan kejadian ini, membuat pemerintah daerah menjadi gelisah dan perlu mengambil langkah startegis penanganannya.

‎Sementara pihak Yayasan Berkat Harmoni selaku pengelola dapur sehat di Kecamatan Babar Barat Enggelina Angkie menjelaskan, peristiwa dugaan keracunan pelajar itu terjadi pada, Kamis (11/9) dengan menu yang disajikan yakni nasi, sayur sawi dan ikan jenis tuna serta buah semangka.

“Kami mengakui ada kesalahan yang dilakukan, dimana proses pemotongan ikan terlalu cepat dari waktu yang seharusnya, dimana proses pekerjaannya sudah dimulai dari jam 22.00 WIT,” ucapnya.

‎Sementara itu, Kepala Puskesmas Tepa dr Adriana Ruimassa menjelaskan, korban yang mendapat perawatan yakni berasal dari pelajar SMP Negeri 1 Pulau pulau Babar sebanyak 28 orang dan 2 pelajar dari SMAN 5 MBD, sehingga totalnya 30 pesien yang dirawat di UGD Puskesmas Tepa.

“Berdasarkan anamnesi dan pemeriksaan fisik, maka diagnosis sementara terduga pasien mengalami keracunan makanan, dimana pasien mengalami nyeri perut, mual, sakit kepala, pusing dan kram pada tangan dan kaki. Diagnosis ini bersifat sementara, karena tidak ada fasilitas pendukung untuk melakukan pemeriksaan lanjutan,” jelas Ruimassa.

‎Setelah menjalani perawatan medis, maka saat ini semua pasien sudah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan untuk pulang.

‎Sementara itu, Dandim 1511 Pulau Moa Letkol Inf Nuriman Siswandi menegaskan, pihaknya tengah mengupayakan identifikasi penyebab pasti keracunan dengan mengirimkan sampel makanan ke laboratorium di Ambon untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Evaluasi menyeluruh akan mencakup perbaikan kualitas bahan baku, sterilisasi dapur secara higienis, hingga pengawasan ketat terhadap tenaga masak.

‎Berdasarkan laporan, seluruh siswa yang mengalami dugaan keracunan telah dinyatakan sembuh dan dapat kembali ke rumah masing-masing dan menurut keterangan medis, kondisi yang dialami para siswa lebih mengarah pada reaksi alergi yang menyerupai keracunan, namun tidak signifikan dan telah tertangani dengan baik.

‎”Saya berharap, kejadian ini dapat dijadikan bahan evaluasi semua pihak sehingga program MBG ini dapat berjalan dengan baik kedepannya,” pinta Dandim.

‎Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD MBD Petrus A Tunay, yang minta apabila dimungkinkan, sebelum makanannya didistribusi, perlu dilakukan pemeriksaan awal, sehingga tidak menimbulkan masalah atau kejadian seperti hari ini dengan melibatkan ahli gizi dan tenaga medis lainnya.

“Keberadaan dapur sehat perlu disterilkan kembali dan bahan pangan yang digunakan dapat disortir dengan baik sebelum dimasak dan distribusi ke pelajar. Semoga musibah ini tidak terjadi kedua kalinya,” harapnya.

Ia juga minta, program ini dihentikan sementara untuk dievaluasi, guna memastikan semua prosedur hingga bahan pangan yang digunakan sudah sesuai dengan yang direkomendasikan.

‎‎“Pasti dengan musibah ini menimbulkan trauma bagi anak-anak kita dan orang tua, maka kami sarankan dihentikan dulu programnya dan lakukan evaluasi,” pinta Tunay.

‎sementara itu, Kajari MBD yang diwakili Kasi Intel Johan A Korbaffo mengatakan, kejadian ini mungkin terjadi karena kurang kontrol dan pengawasan dari pihak pengelola maupun SPPG.

‎“Program prioritas nasional ini juga dalam pengawasan kami karena sudah dilakukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan RI, maka kejadian di Tepa menjadi perhatian Kejati Maluku di Ambon saat ini,” jelasnya.

‎Ia berharap, fungsi kontrol dan pengcekan semua kebutuhan bahan pangan dan kondisi dapur sehat dapat dilakukan secara professional oleh semua pihak terkait, serta mematuhi SOP yang diberikan sebagai pedoman, guna meminimalisir setiap kemungkinan, sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di waktu mendatang. (S-28)