AMBON, Siwalimanews – OKP Solidaritas Anak MaÂluku menolak pengoperasian PT Batulicin di Kei Besar, KaÂbupaten Maluku Tenggara.
Pendemo duga perusahaan tersebut telah menabrak atuÂran seperti tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dan diÂduga tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
Hal ini karena pada laman Minerba One Data Indonesia (MODI) ESDM perusahaan tersebut tidak terdaftar seÂbagai perusahaan yang telah memenuhi ketentuan.
Demikian diungkapkan, FaÂdel Notanubun dalam orasiÂnya di Kantor DPRD Maluku, Senin (16/6).
Selain itu aktivitas pertamÂbangan yang dioperasikan oleh PT Batulicin Beton Asphalt berupa pertambangan mineral non logam dengan ketentuan khusus berdasarÂkan Keputusan Menteri ESÂDM No. 147.K/MB.01/MEM. B/2022 tentang Perubahan atas Penggolongan KomodiÂtas Tambang Mineral DoloÂmit, Feldspar, Fosfat, Grafit, Kuarsa, dan Zirkon itu diduga kuat telah menabrak aturan.
âBerdasarkan hasil kajian kami, ada beberapa catatan kritis yang kami buat terkait aktivitas pertambangan tersebut, secara garis besar bertentangan deÂngan Peraturan perundang-undaÂngan, berpotensi merusak lingkuÂngan dan berdampak buruk terhadap tatanan adat masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Bahkan berdampak buruk bagi pulau Kei Besar secara utuh,â sebutnya.
Dari sisi hukum, lanjutnya, opeÂrasi pertambangan yang dilakukan oleh PT Batulicin melanggar dan bertentangan dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 juncto UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Dijelaskan, dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan RuaÂng, terdapat pengaturan yang seÂcara tidak langsung dapat melarang atau membatasi operasi pertambaÂngan, terutama jika aktivitas tamÂbang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Meskipun UU ini tidak menyeÂbutkan secara implisit larangan pertambangan, namun ketentuan-ketentuannya memberikan dasar hukum kuat untuk membatasi atau melarang kegiatan tambang di wilayah tertentu, seperti kawasan lindung, permukiman, atau wilayah adat. Jika dilihat pada Peraturan DaeÂrah Kabupaten Maluku TengÂgara Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, tidak mengatur satuÂpun zona wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan pertambangan.
Oleh karena itu, operasi pertamÂbaÂngan tersebut harus dihentikan dan Izin Pertambangan jika ada, harus seÂgera dicabut sebab aktivitas pertamÂbaÂngan di Kei Besar sangat berdamÂpak buruk bagi masyarakat lokal dan taÂtanan adat yang hidup di masyarakat.
Sejumlah tuntutan para pendemo serahkan ke DPRD yaitu, Pertama, mendesak Pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD Provinsi Maluku untuk segera mengevaluasi Seluruh Izin pertambangan yang ada di Provinsi Maluku
Dua, mendesak Pemerintah ProÂvinsi Maluku agar segera menghenÂtikan dan mencabut zzin PertamÂbangan PT Batulicin Beton Asphalt;
Tiga, mendesak DPRD Provinsi Maluku agar menyampaikan sikap penolakan dan memanggil pihak PT Batulicin Beton Asphalt karena teÂlah melakukan aktivitas pertambaÂngan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Empat, mendesak Pemprov MaluÂku dan DPRD agar mengakomodir kepentingan masyarakat adat deÂngan menghentikan operasi tambang PT Batulicin Beton Asphalt di Pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku TeÂnggara
Lima, mendesak PT Batulicin BeÂton Asphalt agar bertanggung jaÂwab atas kerusakan lingkungan akiÂbat aktivitas Tambang yang dilakuÂkan di Pulau Kei Besar
Enam, mendesak Gubernur MaÂluku dan Bupati Maluku Tenggara untuk memberikan transparansi informasi terkait operasi PT Batulicin Beton Asphalt yang telah menyalahi Rencana Tata Ruang Wilayah KaÂbupaten Maluku Tenggara.
Stop Operasi
Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun menegaskan operasi PT Batulicin di Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggra harus dihentikan.
Pasalnya, PT Batulicin berpotensi melakukan ilegal karena tak miliki izin beroperasi dan tak milik AMDAL.
âMasa baru eksplorasi tongkang sudah bawa batuan sampai ke papua, kan tidak masuk akal. Jadi hentikan semua aktivitas disana. ini sikap resmi,â tegas Benhur
Dikatakan, persoalan tambang BatuÂlicin bukan semata kesalahan PT BaÂtuÂlicin tetapi juga soal pelaksanaan UU. âJadi ini juga bukan problem peÂruÂsahaannya tetapi soal melakÂsaÂnakan undang-undang atau kah tiÂdak, melakÂsanakan peraturan pemeÂrintah atauÂkah tidak. Kita ini tidak hidup di hutan belantara, kita hidup di NKRI yang taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan seluruh peraturan terkait deÂngan perÂtambahan, lingkuÂngan, pemeÂrintahan dan seterusÂnya,â ujarnya.
Lebih lanjut tentang tuntutan pendemo yang mengakui adanya keterlibatan oknum TNI yang menÂjaga lokasi tambang, Watubun pasÂtikan akan memanggil semua pihak terkait untuk rapat bersama.
âYa tentang keterlibatan TNI ada dalam tuntutan jadi kita akan unÂdang Pangdam untuk meminta penjelasan termasuk pemerintah Provinsi dan juga pemerintah Kabupaten. Kira kira sekitar dua minggu lagi sebab saat ini kita lagi uji publik,â tandas Benhur
Sayangkan
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Andreas JW Taborat menyayangkan adanya eksploitasi tambang Batulicin di Kei Kecil.
Menurutnya dampak dari eksÂploÂrasi di Pulau Kecil bisa mengÂakiÂbatkan tenggelamnya pulau yang menjadi lokasi penambang itu.
âKami sepakat menolak dengan tegas kehadiran tambang-tambang di pulau Kei. Ini tentunya diseÂmangati UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang perlindungan Pulau-pulau kecil,â ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dan Kepala Dinas ESDM, Abdul Haris yang dikonfirÂmasi Siwalima melalui pesan whatsÂappÂnya, Senin (16/6) tidak respon. (S-26)