SIWALIMA.id > Berita
Seruduk DPRD, SAM Tolak Operasi PT Batulicin di Malra
Daerah | Selasa, 17 Juni 2025 pukul 22:55 WIT

AMBON, Siwalimanews – OKP Solidaritas Anak Ma­luku menolak pengoperasian PT Batulicin di Kei Besar, Ka­bupaten Maluku Tenggara.

Pendemo duga perusahaan tersebut telah menabrak atu­ran seperti tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dan di­duga tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

Hal ini karena pada laman Minerba One Data Indonesia (MODI) ESDM perusahaan tersebut tidak terdaftar se­bagai perusahaan yang telah memenuhi ketentuan.

Demikian diungkapkan, Fa­del Notanubun dalam orasi­nya di Kantor DPRD Maluku, Senin (16/6).

Selain itu aktivitas pertam­bangan yang dioperasikan oleh PT Batulicin Beton Asphalt berupa pertambangan mineral non logam dengan ketentuan khusus berdasar­kan Keputusan Menteri ES­DM No. 147.K/MB.01/MEM. B/2022 tentang Perubahan atas Penggolongan Komodi­tas Tambang Mineral Dolo­mit, Feldspar, Fosfat, Grafit, Kuarsa, dan Zirkon itu diduga kuat telah menabrak aturan.

“Berdasarkan hasil kajian kami, ada beberapa catatan kritis yang kami buat terkait aktivitas pertambangan tersebut, secara garis besar bertentangan de­ngan Peraturan perundang-unda­ngan, berpotensi merusak lingku­ngan dan berdampak buruk terhadap tatanan adat masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Bahkan berdampak buruk bagi pulau Kei Besar secara utuh,” sebutnya.

Dari sisi hukum, lanjutnya, ope­rasi pertambangan yang dilakukan oleh PT Batulicin melanggar dan bertentangan dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 juncto UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Dijelaskan, dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Rua­ng, terdapat pengaturan yang se­cara tidak langsung dapat melarang atau membatasi operasi pertamba­ngan, terutama jika aktivitas tam­bang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Meskipun UU ini tidak menye­butkan secara implisit larangan pertambangan, namun ketentuan-ketentuannya memberikan dasar hukum kuat untuk membatasi atau melarang kegiatan tambang di wilayah tertentu, seperti kawasan lindung, permukiman, atau wilayah adat. Jika dilihat pada Peraturan Dae­rah Kabupaten Maluku Teng­gara Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, tidak mengatur satu­pun zona wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan pertambangan.

Oleh karena itu, operasi pertam­ba­ngan tersebut harus dihentikan dan Izin Pertambangan jika ada, harus se­gera dicabut sebab aktivitas pertam­ba­ngan di Kei Besar sangat berdam­pak buruk bagi masyarakat lokal dan ta­tanan adat yang hidup di masyarakat.

Sejumlah tuntutan para pendemo serahkan ke DPRD yaitu, Pertama, mendesak Pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD Provinsi Maluku untuk segera mengevaluasi Seluruh Izin pertambangan yang ada di Provinsi Maluku

Dua, mendesak Pemerintah Pro­vinsi Maluku agar segera menghen­tikan dan mencabut zzin Pertam­bangan PT Batulicin Beton Asphalt;

Tiga, mendesak DPRD Provinsi Maluku agar menyampaikan sikap penolakan dan memanggil pihak PT Batulicin Beton Asphalt karena te­lah melakukan aktivitas pertamba­ngan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Empat, mendesak Pemprov Malu­ku dan DPRD agar mengakomodir kepentingan masyarakat adat de­ngan menghentikan operasi tambang PT Batulicin Beton Asphalt di Pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku Te­nggara

Lima, mendesak PT Batulicin Be­ton Asphalt agar bertanggung ja­wab atas kerusakan lingkungan aki­bat aktivitas Tambang yang dilaku­kan di Pulau Kei Besar

Enam, mendesak Gubernur Ma­luku dan Bupati Maluku Tenggara untuk memberikan transparansi informasi terkait operasi PT Batulicin Beton Asphalt yang telah menyalahi Rencana Tata Ruang Wilayah Ka­bupaten Maluku Tenggara.

Stop Operasi

Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun menegaskan operasi PT Batulicin di Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggra harus dihentikan.

Pasalnya, PT Batulicin berpotensi melakukan ilegal karena tak miliki izin beroperasi dan tak milik AMDAL.

“Masa baru eksplorasi tongkang sudah bawa batuan sampai ke papua, kan tidak masuk akal. Jadi hentikan semua aktivitas disana. ini sikap resmi,” tegas Benhur

Dikatakan, persoalan tambang Batu­licin bukan semata kesalahan PT Ba­tu­licin tetapi juga soal pelaksanaan UU. “Jadi ini juga bukan problem pe­ru­sahaannya tetapi soal melak­sa­nakan undang-undang atau kah ti­dak, melak­sanakan peraturan peme­rintah atau­kah tidak. Kita ini tidak hidup di hutan belantara, kita hidup di NKRI yang taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan seluruh peraturan terkait de­ngan per­tambahan, lingku­ngan, peme­rintahan dan seterus­nya,” ujarnya.

Lebih lanjut tentang tuntutan pendemo yang mengakui adanya keterlibatan oknum TNI yang men­jaga lokasi tambang, Watubun pas­tikan akan memanggil semua pihak terkait untuk rapat bersama.

“Ya tentang keterlibatan TNI ada dalam tuntutan jadi kita akan un­dang Pangdam untuk meminta penjelasan termasuk pemerintah Provinsi dan juga pemerintah Kabupaten. Kira kira sekitar dua minggu lagi sebab saat ini kita lagi uji publik,” tandas Benhur

Sayangkan

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Andreas JW Taborat menyayangkan adanya eksploitasi tambang Batulicin di Kei Kecil.

Menurutnya dampak dari eks­plo­rasi di Pulau Kecil bisa meng­aki­batkan tenggelamnya pulau yang menjadi lokasi penambang itu.

“Kami sepakat menolak dengan tegas kehadiran tambang-tambang di pulau Kei. Ini tentunya dise­mangati UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang perlindungan Pulau-pulau kecil,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dan Kepala Dinas ESDM, Abdul Haris yang dikonfir­masi Siwalima melalui pesan whats­app­nya, Senin (16/6) tidak respon. (S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps