AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku geram dengan sikap Pemprov Maluku yang terkesan meÂlakukan pembangkangan terhaÂdap setiap panggilan yang dilayangkan lembaga wakil rakyat tersebut.
Pasalnya, DPRD telah melayangÂkan panggilan kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membicarakan persoalan yang dikeluhkan masyarakat tetapi paÂnggil lembaga terhormat tersebut tidak diindahkan.
Salah satu persoalan yang menjadi kebutuhan mendesak saat ini berÂkaitan dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai PemerinÂtah dengan Perjanjian Kerja baik guru maupun tenaga kesehatan.
âJadi DPRD sudah panggil sekda, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKD dan Direktur RSUD tapi dua kali tertunda akibat dari ketidakÂhadiran pemerintah daerah sesuai dengan undangan yang disampaiÂkan DPRD secara kelembagaan,â ungkap anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Alimudin KolatÂlena kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (24/10).
Sikap yang ditunjukkan Pemprov Maluku, kata Kolatlena menunjuÂkan, pemprov membangkang terhaÂdap lembaga parlemen yang mestiÂnya tidak boleh dilakukan dalam konteks semangat kemitraan.
Menurutnya, panggilan yang dilakukan DPRD bertujuan untuk membicarakan kepentingan masyaÂrakat yang dikeluhkan kepada DPÂRD, dan dalam fungsinya DPRD ingin menjembatani keluhan masÂyarakat yang mestinya didengar oleh Pemprov.
âIni bentuk pembangkangan terhadap DPRD sebab sudah dipanggil secara patut sesuai tata tertib, tapi tidak diindahkan sama sekali, birokrasi bagaimana mana ini,â kesalnya. (S-20)