AMBON, Siwalimanews – Komisi III DPRD ProÂvinsi Maluku kembali dibuat geram dengan tingkah Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUÂPR Maluku, Ati TuaÂnaya yang sering mangÂkir saat dipanggil.
Alhasil, Komisi III DPRD Provinsi Maluku pun mendesak Gubernur Maluku Murad Ismail mencopot Tuanaya daÂri jabatannya sebaÂgai Kabid Bina Marga.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi MaÂluku, Saodah Tethool keÂpaÂda wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (21/6) meÂngatakan, Dinas PUPR seÂmakin tidak memiliki rasa terhadap Maluku.
Menurutnya, setiap pangÂgilan yang dilakukan Komisi III guna membahas persolaan infraÂstruktur termasuk Inpres jalan daerah tetapi Dinas PUPR tidak pernah hadir.
âSaya sudah sampaikan ke sekda untuk ganti Kabid Bina Marga, dia tidak pantas dan tidak layak menjadi kepala bagian bina marga, karena setiap kali diÂundang tak pernah hadir untuk memÂbahas infraÂstruktur,â kesal Saodah.
Dikatakan, ketika diundang secara patut dan tidak hadir maka Dinas PUPR Maluku tidak menghargai lembaga DPRD yang diberikan keweÂnangan untuk memperÂjuangÂkan setiap kepentingan masyarakat dibidang infrastruktur.
Apalagi, hingga proses penginÂputan kebutuhan infrastruktur taÂhap I ditutup, hanya lima kabuÂpaten/kota yang berhasil menginput sehiÂngga Komisi III berkepentingan untuk memastikan enam daerah yang lain untuk menyiapkan diri.
Menurutnya, peluang dibukanya kembali input kebutuhan infraÂstruktur tahap II masih ada, namun harus ada koordinasi antara kabupaÂten/kota dan provinsi bersama BPJN untuk memastikan kriteria dipenuhi.
âIni soal koordinasi kalaupun kita menghendaki setiap kabupaten/kota, wajah Maluku kalau serius maka harus ada koordinasi, tapi kalau dipanggil tidak datang ini juga bahaya, dan memang Dinas PUPR ini makin hari kinerja semakin merosot,â sebutnya. (S-20)