TIKAUR, Siwalimanews – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya menyerahkan Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban (LKPJ) anggaran 2024 ke DPRD, Jumat (11/4).
LKPJ pemkab diterima oleh Ketua DPRD MBD Petrus A Tunai dari Wakil Bupati Agustinus Kilikily dan disaksikan pimpinan dan anggota dewan serta pimpinan OPD dan forkopimda.
Dalam laporannya, bupati dalam sambutan yang dibacakan Wakil Bupati Kilikily mengaku banyak capai yang sudah dilakukan. Apalagi pembangunan yang dilakukan di periode kedua mereka.
âDapat kami laporkan penduduk miskin dari 28,78 persen pada tahun 2023 menjadi 27,96 persen pada tahun 2024 atau terdapat penurunan sebesar 0,82 persen pada tahun 2024,â terangnya.
Selain itu tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 2,43 persen pada tahun 2023 menjadi 2,36 persen pada tahun 2024. Penurunan sebesar 0,07 persen.
âIni menunjukan lebih banyak orang yang berhasil mendapatkan pekerjaan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023,â tuturnya.
Sementara untuk IPM dari 66,71 poin pada 2023 menjadi 67,68 poin pada tahun 2024. Kenaikan 1,45 poin pada 2024, karena pelaksanaan pembangunan yang dilakukan sehingga meningkatkan angka harapan hidup menjadi 69,65 tahun pada tahun 2024.
âRata-rata lama sekolah menjadi 9,13 tahun pada tahun 2024 dan harapan lama sekolah menjadi 12,71 pada tahun 2024,â ujarnya.
Lanjutnya, dalam penyelenggaran tugas dan fungsi pemda mengacu pada indikator kinerja makro yang didukung oleh seluruh perangkat daerah.
Sebagai upaya pencapaian indikator kinerja tersebut yang telah dijalankan dan dicapai pada tahun 2024, antara lain laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2024 terhadap tahun 2023.
Didapati pertumbuhan ekonomi MBD tanpa industri logam dasar tahun 2024 5,91 naik 1,48 persen dari tahun 2023 yaitu sebesar 4,43 persen.
âHal ini dapat dicapai dalam pembangunan dalam bidang pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian dan UMKM serta pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian lainya,â urainya.
Dia menambahkan, salah satu program yang merupakan hasil kerjasama dengan instansi vertikal dapat diwujudkan pada tahun 2024 yakni program perlindungan bagi tenaga kerja berupa asuransi kepada 7.008 pekerja yang terdiri dari nelayan, tukang tipar dan tenaga non ASN.
âProgram ini merupakan hasil kerjasama antara Pemkab MBD dengan BPJS Ketenagakerjaan,â tandasnya.
Selanjutnya, untuk belanja daerah tahun 2024 secara keseluruhan telah dianggarkan dana belanja untuk 109 program dengan pagu sebesar Rp 1.054.703.338.859 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 903.907.571.682.
âArtinya capaian realisasi keuangan sebesar 85,70 persen, sedangkan realisasi fisik mencapai 95,89 persen,â tambahnya.
Hal ini menurutnya, menunjukan setiap perangkat daerah telah memanfaatkan anggaran secara efektif untuk menghasilkan capaian fisik yang maksimal.
Selain itu, kebijakan strategis yang telah dilakukan pemerintah selain ditetapkan pada rencana kerja, juga mayoritas kebijakan diarahkan dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan untuk menurunkan angka kemiskinan di MBD.
âKami juga senantiasa menindaklanjuti semua temuan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan dan selanjutnya akan berupaya mempertahankan predikat opini WTP yang telah kita peroleh selama lima tahun berturut-turut,â harapnya.
Selain itu, pemerintah juga berusaha menindaklanjuti rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya.
Untuk urusan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah dengan melibatkan beberapa instansi antara lain, Polres Kejari, Kementerian Agama, Kodim 1511 Pulau Moa dan instansi vertikal lainnya.
âTerciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban umum, terselenggaranya pemilihan legislatif, maupun pilkada, Terselenggaranya pembangunan dan penanganan masalah khususnya isu-isu aktual yang terjadi di MBD,â ucapnya.(S-28)