AMBON, Siwalimanews â Seluruh desa dan keluarhan di Provinsi Maluku saat ini telah siap untuk membentuk koperasi desa/keluarahan merah putih.
Kesiapan itu dibuktikan dengan 1.235 desa dan kelurahan yang ada di Maluku, telah selesai menggelar musyawarah desa khusus (musdessus) pembentukan koperasi merah putih.
Hal ini disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam peluncuran dan dialog percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih Maluku yang berlangsung di auditorium Unpatti, Rabu (18/6) yang dihadiri Menteri Desa Yandri Susanto, Wamen Desa Ahmad Riza Patria dan Wemen Koperasi Ferry Yuliantono.
Gubernur mengungkapkan, kedatangan menteri dan wakil menteri bukan sekedar melaksanakan kegiatan rutin biasa, tetapi sebagai wujud nyata dari komitmen pemerintah pusat untuk memacu pembangunan di Maluku yang dimulai dari desa dan kelurahan.
Pemerintah pusat melalui Inpres Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, telah menggariskan sebuah arah kebijakan yang visioner dan merupakan gagasan yang sangat fundamental dari Presiden Prabowo Subianto, guna mendorong kemandirian bangsa.
“Terkait percepatan pembentukan koperasi ini di Provinsi Maluku, maka perlu kami sampaikan, bahwa dari jumlah desa 1.235 desa/kelurahan, seluruhnya telah melakukan musyawarah desa khusus atau 100 persen,” ujar Gubernur.
Dari jumlah tersebut kata gubernur, sebanyak 534 desa/kelurahan telah memiliki akta badan hukum koperasi atau sekitar 43,4 persen, sedangkan 701 desa/kelurahan lainnya, sementara dalam proses penerbitan akta badan hukum.
Upaya pembentukan koperasi desa merah putih ini, tentu memiliki tantangan yang dihadapi, apalagi Maluku merupakan provinsi kepulauan yang mana 92,4 persennya lautan, serta penyebaran desa pada pulau-pulau yang terpisah.
Tak hanya itu, pembentukan koperasi merah putih tentu diperhadapkan dengan keterbatasan tenaga notaris di beberapa kabupaten kota menjadi tantangan tersendiri.
“Dengan semangat gotong royong dan didorong komunikasi yang intensif antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan Kanwil hukum beserta ikatan notaris Indonesia wilayah Maluku beserta OPD di lingkup pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota berjalan dengan baik dan lancar,” ucap gubernur.
Kolaborasi ini menurut gubernur, telah menghasilkan percepatan yang maksimal, sehingga diharapkan koperasi desa/kelurahan merah putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi, membuka lapangan kerja baru dalam meningkatkan pendapatan kesejahteraan masyarakat.
“Pemprov dan pemerintah kabupaten terus berkomitmen untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dalam percepatan pembentukan kepresi desa di Maluku,” tandas gubernur.
Untuk itu, gubernur mengajak semua elemen masyarakat, untuk bersama-sama wujudkan Indonesia maju melalui dukungan transformasi menuju Maluku maju, adil dan sejahtera, menuju Indonesia emas 2045.(S-20)