MASOHI, Siwalimanews – Kabupaten Maluku Tengah me­miliki sekolah rakyat 73 terintegrasi yang kini resmi beroperasi.

Selolah ini didukung oleh 11 te­naga guru dan 28 tenaga kependidi­kan yang akan membantu para siswa selama belajar.

Kegiatan perdana ditandai de­ngan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah dan pemerik­saan kesehatan bagi peserta didik yang berlangsung di Gedung Per­pustakaan Masohi,Senin (6/10).

Kepala Sekolah Rakyat 73 Terin­tegrasi Kabupaten Maluku Tengah, Raddy Jamair mengaku saat ini Sekolah Rakyat belum memiliki ge­dung dan menggunakan gedung Sanggar Kegiatan Belajar di Let­waru, Masohi.

“Pemerintah daerah berencana membangun gedung permanen Sekolah Rakyat di Kelurahan Hollo, Kecamatan Amahai,” jelasnya.

Selain itu sekolah ini juga memiliki tenaga administrasi, bendahara dan operator masing-masing dua orang. Ada juga wali asuh yang nantinya mendampingi peserta didik, serta wali asrama, cleaning service dan satpam.

Ia menegaskan, amanah yang diberikan kepadanya sebagai kepa­da­nya akan dijalankan dengan pe­nuh tanggung jawab. “Harapan-harapan dari bapak presiden mau­pun dari pemerintah daerah akan kami akomodir dan laksanakan dengan sebaik-baiknya,” janjinya.

Program Sekolah Rakyat merupa­kan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memberikan akses pendi­dikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Kehadirannya diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, Pelaksana Tugas kadis Sosial Malteng, Ruslan Yusuf Wailissa, menjelaskan penyeleng­ga­raan SR akan dilaksanakan dalam dua tahap.

Ia menambahkan, seluruh proses persiapan hingga pelaksanaan kegi­atan sekolah merupakan hasil kerja bersama satgas percepatan penyele­nggaraan SR Malteng yang diketuai oleh Sekda.

KKT dan SBB Belum

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Maluku Djalaludin Salampessy memastikan pembangu­nan sekolah rakyat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Seram Bagian Barat belum bisa terlaksana.

Sampai saat ini belum ada tindak lan­jut dari dua pemerintah tersebut un­tuk menyiapkan lahan pemba­ngu­nan sekolah rakyat,” ujarnya kepada Si­walima di ruang kerjanya, Senin (6/10).

Ia mengaku sampai saat ini pi­haknya terus berkoordinasi dengan dua pemerintah tersebut agar lahan dapat disiapkan. “Ini program yang bagus jadi pemkab harus mendorong agar sekolah rakyat dapat dibangun di sana sehingga anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat menikmati program pemerintah ini,” katanya. (S-17/S-20)