AMBON, Siwalima.id - Hingga kini, Sekolah Rakyat (SR) belum juga dibangun di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Seram Bagian Barat (SBB).
Hal ini disebabkan karena kedua pemerintah kabupaten tidak kunjung menyediakan lahan bagi pembangunan SR yang permanen.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Maluku, Djalaludin Salampessy mengungkapkan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan SBB menjadi dua daerah yang terkonfirmasi belum memiliki lahan untuk pembangunan sekolah rakyat.
Padahal Pemerintah Provinsi Maluku secara intensif telah berulang kali mengingatkan pemerintah dua kabupaten tersebut agar mencari lahan yang nantinya diprioritaskan untuk pembangunan sekolah rakyat.
"Tanimbar dan SBB belum ada lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Antuasiasme pemerintah daerah memang ada tapi belum ada lahan yang didapat. Saya sudah telepon Bupati SBB dan Tanimbar tapi memang belum ada lahan," ujar Salampessy kepada Siwalima, di Ambon, Sabtu (17/1).
Salampessy mengatakan, sembilan daerah lain telah memiliki lahan dan sementara dalam tahapan pembuatan sertifikat sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum sekolah rakyat dibangun oleh Kementerian Sosial.
Apalagi Gubernur telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah di Maluku responsif memastikan proyek-proyek strategis nasional di Maluku salah satunya sekolah rakyat agar dapat terealisasi di Maluku.
"Dalam waktu pemprov akan turunkan tim ke MBD dan Malteng untuk mempercepat proses sertifikasi lahan karena lahan-lahan itu akan masuk sebagai aset daerah Maluku. Sementara bagi pemerintah kabupaten dan kota yang belum sertifikatsi lahan agar dipercepat," ucap Salampessy.
Salampessy menegaskan, peluang proyek strategis nasional khususnya pembangunan sekolah rakyat secara permanen harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah karena akan memiliki multiplayer efek bagi pertumbuhan ekonomi di daerah
Disisi lain adanya sekolah rakyat akan berdampak pada penyerapan guru dan juga pertumbuhan UMKM di kawasan sekolah rakyat sehingga hal ini harus dipercepat.
"Kita harus berlomba-lomba untuk mensukseskan proyek strategis ini karena miliaran rupiah akan datang dan memberikan dapat ekonomi ditengah kondisi fiskal yang seperti ini. Jadi dana-dana dari pusat hatus kita tarik dengan berbagai kebijakan," tegas Salampessy.(S-20)
