AMBON, Siwalimanews – Saniri Negeri Mosso, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) diduga menghambat proses penetapan matarumah Negeri Mosso.
Kepada Siwalima, Dahlan Tehuayo selaku Ketua matarumah parentah garis lurus Abdullatip Tehuayo Putih mengatakan, piÂhaknya telah melakukan musyaÂwarah mata rumah parentah garis lurus Abdullatip Tehuayo Putih pada Jumat (26/8) lalu dan hasilnya menetapkan Humaidi Tehuayo sebagai calon tunggal Kepala Pemerintah Negeri (KPN).
Namun setelah hasil musyawarah tersebut diserahkan kepada Saniri Negeri untuk ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Mosso, pada 24 Oktober 2022 namun Saniri Negeri menolak untuk memproses dan menetapkan Humaidi Tehuayo sebagai calon tunggal KPN.
âAlasan penolakan itu karena sementara dalam proses hukum yang dilakukan Muhamad Tehuayo, jadi setelah proses hukumnya selesai baru dapat diproses. padahal laporan polisi yang dilakukan Mohamad Tehuayo ke Polda Maluku itu sifatnya individu dan tidak mewakili matarumah parentah garis lurus Abdullatip Tehuayo Putih,â tandasnya.
Dikatakan, alasan yang disamÂpaikan saniri Negeri Mosso ini sangat tidak mendasar dan sangat bertentangan dengan ketentuan perauturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Perda Kabupaten Malteng Nomor: 1 Tahun 2006 Tentang Negeri, Perda KabuÂpaten Malteng Nomor 4 tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dan Peraturan Negeri Mosso nomor : 141-04 Tahun 2008 tentang penetapan matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintahan Negeri Mosso.
âDalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang diseÂbutkan diatas tidak ada satu ketenÂtuan pasalpun yang menyebutkan bahwa saniri negeri dapat memÂbatalkan hasil musyawarah mataÂrumah parentah karena yang berwewenang untuk mengangkat dan menetapkan calon kepala pemerintah negeri Mosso adalah matarumah parentah garis lurus Abdullatip Tehuayo Putih bukan saniri negeri Mosso,â jelasnya.
Menurutnya, jika ada persoalan hukum maka proses pengangkatan KPN Mosso tidak dapat dibatalkan karena yang dapat membatalkan proses pengangkatan KPN Mosso apabila sudah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau sudah ada putusan inkra dari pengadilan terkait permasalahan hukum tersebut.
âJadi alasan yang digunakan Saniri negeri sangat tidak mendasar dan terlihat mengada-ada dan tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,â tandasÂnya.
Tehuayo menilai tindakan saniri negeri selama ini telah merusak sistem penyelenggaraan pemerinÂtahan di Negeri Mosso.
âKami minta Penjabat Bupati Maluku Tengah untuk mengambil sikap dan tindakan yang tegas kepada Saniri Negeri Mosso dengan membekukan SK Pengangkatan Saniri Negeri Mosso dan memÂberhentikan Saniri Negeri Mosso karena selama ini saniri negeri dinilai tidak mendukung program pemeÂrintah daerah kabupaten untuk melakukan proses pencalonan, penetapan dan pengangkatan KPN Mosso sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berÂlaku,â pintanya.
Sementara itu, Ketua Saniri Negeri Mosso, Hafid Selumena, yang dikonfirmasi Siwalima, melalui telepon selulernya, Kamis (12/1) mengatakan, pihaknya tidak menoÂlak hasil penetapan musyawarah matarumah parentah garis lurus Abdullatip Tehuayo Putih yang menetapkan Humaidi Tehuayo sebagai calon KPN Mosso.
âPrinsipnya kami tidak menolak hasil musyawarah tersebut namun setelah kami menerima hasil muÂsyawarah tersebut, kami langsung berkonsultasi dengan Pemerintah Kabupaten karena ada proses hukum yang sementara diajukan ke Polres Malteng dan Polda Maluku,â jelasnya.
Namun saat ini, kata dia, proses hukum di Polres Malteng sudah tidak dilanjutkan lagi karena telah ditarik laporannya sementara proses hukum di Polda masih terus berÂlangsung sampai saat ini.
âKami tidak mau disalahkan, karena proses hukum masih terus berlangsung. Kami tidak ada kepentingan apapun untuk proses penetapan KPN Mosso, prinsipnya kami juga berkeinginan agar proses pelantikan KPN ini bisa segera berlangsung dan Negeri Mosso memiliki KPN yang defenitif,â ujar Selumena.(S-08)