SIWALIMA.id > Berita
Rugebregt: KDRT Merupakan Pelanggaran HAM
Daerah | Selasa, 4 Maret 2025 pukul 22:39 WIT

AMBON, Siwalimanews – Akademisi Fakultas Hukum Unpatti, Revency V Rugebregt menegaskan jika kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah sesuatu yang melanggar HAM sehingga perempuan atau istri yang notabenenya adalah korban harus mendapatkan perlakuan yang adil dan kepastian hukum,” tandas Rugebregt, kepada Siwalima, di Ambon, Senin (3/3), menyikapi kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota Lanud terhadap istrinya, beberapa waktu lalu.

Dikatakan, ada banyak hal yang memang harus diperhatikan oleh banyak pihak bukan saja oleh pihak terkait tetapi juga orang-orang yang ada disekitar karena kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam kekerasan dalam rumah tangga yang terkadang secara phiskologis istri tidak mau dieksepos karena ada banyak ketakutan yang terjadi.

Ia mencontohkan, misalnya secara ekonomi istri tidak mempunyai pekerjaan, ia merasa tidak memiliki pilihan lain karena bertahan untuk hidup. kedua, karena ada anak. ketiga, orang masih menganggap bahwa ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan nama baik. empat, secara hukum agama dianggap bahwa hal-hal yang terkait dengan keberadaan rumah tangga merupakan sesuatu yang memang dilarang tetapi istri harus setia kepada suami  dan ketika terjadi hal-hal yang di luar kehendak maka istri diminta untuk bertahan setia dan harus mendoakan agar suami itu berubah dan bertobat.

“Sebenarnya ini hal-hal yang menjadikan perempuan itu dilema dalam bertindak tetapi kemudian ada dalam ranah kehidupan menjadi manusia yang sesungguhnya dan menjadi perempuan dan sebagai individu juga ia berhak untuk hidup bahagia artinya bahwa negara menjamin setiap orang bebas dari rasa aman dan nyaman, ha­rus hidup bahagia dalam kehidupannya dan kalau dia mengalami kekerasan maka pelanggaran terhadap haknya dan jika itu dilanggar maka harus ada konsekuensi hukumnya,” jelasnya.

Terkait dengan itu, kata dia, jika bicara tentang hukum maka bicara terkait perlakuan kekerasan otomatis harus hak untuk melaporkan ke aparat penegak hukum  sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga.

“Ketika terjadi ancaman dalam rumah tangga berarti harus dibawah ke ranah hukum dan mendapatkan kepastian hukum. Perempuan kadang tidak mau diekspos sehingga butuh pendampingan dari organisasi tertentu yang memang sampai saat ini berjuang terhadap kekerasan perempuan dan anak. Jadi selain memberikan pendampingan namun harus diberikan dorongan agar perempuan yang notabenenya adalah korban harus memberanikan diri untuk melapor ke aparat penagak hukum,” katanya.

Terkait dugaan tindak kekerasan yang dilakukan anggota Lanud Pattimura, Pratu TLS terhadap istrinya berinisial WK, kata dia, maka diatur dalam pasal 9 UU Nomor 25 tahun 2014 yang berbunyi tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI masuk dalam wewenang peradilan militer maka  akan diikuti dengan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas: teguran, penahanan disiplin ringan paling lama 14 hari atau penahanan disiplin berat paling 21 hari,” ujarnya.

Rugebregt meminta agar anggota Lanud Pattimura Pratu TLS itu tidak dilindungi oleh institusinya. Jika memang terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya maka harus diproses hukum.

“Ini juga terkait dengan nama baik institusi sehingga diharapkan tidak ada yang melindungi pelaku tindak kekerasan jika sudah dilaporkan,” pintanya.

Sebelumnya diberitakan, salah satu istri anggota Lanud Pattimura berinisial WK, meminta keadialan lantaran dirinya menjadi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suaminya, Pratu TLS.

Kepada Siwalima di Ambon, Minggu (23/2) WK menyatakan, ia telah melaporkan kasus tersebut sebanyak tiga kali kepada pihak POM Lanud, namun tidak mendapatkan tanggapan yang memadai. “Saya sudah melapor sampai tiga kali, tapi tidak digubris. Saya tidak mendapat bukti pelaporan kasus, hingga tidak di BAP,” ungkap WK.

WK juga menunjukkan beberapa memar di tubuhnya akibat KDRT tersebut.

WK mengaku kekerasan tersebut terjadi lima bulan setelah menikah dengan TLS, yakni pada Agustus 2024 dan dua kali di bulan September 2024.

“Kasus ini mengambang, meski dia pernah di tahan, tapi tanpa sepengetahuan saya dia juga sudah dilepas. Untuk itu sebagai saya seorang istri butuh keadilan,” keluhnya.

WK berharap agar laporan yang disampaikan kepada pihak POM Lanud Pattimura dapat memberikan perlindungan dan keadilan baginya, serta sanksi hukum yang tegas kepada suaminya.

Namun, ia merasa ada unsur pembiaran dan perlindungan dari pihak Lanud Pattimura terhadap anggotanya yang terlibat dalam tindak kekerasan rumah tangga.

“Kabar terakhir, bahwa SKP-nya sudah turun dan mau pindah dinas ke Jakarta, padahal dia kan bermasalah. Makanya disini saya mau minta keadilan,” tandasnya.

WK juga mengaku telah ditipu oleh TLS soal pernikahan mereka. Pasalnya, sejak menikah pada Mei 2024, hingga kini dirinya tidak pernah mene­rima surat nikah. Belakangan WK baru mengetahui setelah dirinya ke KUA, dan disampaikan bahwa pernikahannya tidak pernah terdaftar.

“Selama ini yang mengurus dia (suami), sampai pak. Danlanud itu sudah berikan dia waktu buat libur untuk mengurus itu, tapi ternyata tidak pernah diurus. Jadi selama ini saya tahunya dia sudah urus, karena dia sudah minta semua dokumen, termasuk foto untuk buku nikah, bahkan kita juga sudah tinggal dalam asrama Auri. Dan salah satu syarat bisa tinggal didalam itu, harus ada buku nikah,”ujarnya.

Sementara itu, Kepala Penerangan Lanud Pattimura Sus Lulut Dwi Atmanto mengonfirmasi, adanya laporan KDRT dari WK, membantah bahwa laporan tersebut tidak ditanggapi.

“Oh sudah kok, ada laporan sudah kami mediasi pertemukan. Namanya juga suami istri. Tapi kami juga harus memastikan kebenarannya,” ujarnya.

Lulut menjelaskan, pihaknya telah melakukan upaya damai dengan menghadirkan kedua belah pihak. Namun, ia juga menekankan perlunya bukti yang kuat untuk memproses laporan tersebut. “Kalau dia membawa bukti visum dan saksi, ya bisa diketahui kebenarannya. Ini kan laporannya sepihak dari istri, harus dengar juga dari suami,” katanya.

Pernyataan ini tentu bertolak belakang dengan pernyataan WK yang merasa bahwa suaminya tidak pernah ditindak sesuai hukum yang berlaku. (S-25)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps