SAUMLAKI, Siwalimanews – Hasil monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar termasuk paling terendah di Maluku.
Kabupaten saat ini dipimpin PenÂjabat Bupati Ruben B Moriolkossu berada di peringkat 489 dari 542 provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia
ââPencapaian monitoring center for prevention program pencegahan korupsi tahun 2022 di KKT masih sangat rendah yakni 42,44 persen, sedangkan untuk wilayah Maluku, KKT terendah,â kata Ruben saat rakor akselerasi program pencegaÂhan korupsi yang berlangsung di Pendopo Bupati, Selasa (20/6).
Kegiatan ini juga disaksikan langsung Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni dan perwakilan Komisi Pemberatasan Korupsi secara virtual.
Untuk itu ia, mengingatkan para pimpinan OPD tentang komitmen bersama dalam melakukan penceÂgahan korupsi.
âTujuan kita agar pemda bisa menÂcegah terjadinya korupsi. CapaiÂan MCP masih jauh dibawah target, maka itu butuh komitmen bersama untuk tingkatkan capaian MCP pada fokus intervensi,â ungkapnya.
Dirinya mengatakan, sebagai bentuk tindaklanjut dari hasil MCP 2022, KPK mendorong kegiatan akselerasi.
Ada tiga area intervensi yakni menÂjadi fokus pemda yakni penceÂgahan korupsi dalam proses pengÂanggaran APBD, pencegahan dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta pencegahan dalam pengeloÂlaan barang milik daerah.
âKita tidak hanya fokus untuk tingkatkan nilai MCP, tetapi juga untuk mencegah korupsi di tubuh pemerintah daerah,â jelasnya.
âSaya berharap pada pimpinan OPD, khususnya pejabat pembuat komitmen untuk ikuti kegiatan ini hingga selsai, karena kita akan menandatangani komitmen bersama untuk lakukan pencegahan korupsi,â tegasnya lagi.
Menurutnya, apa yang diarahkan KPK dan apa yang jadi tangungjawab bersama harus dilakukan dengan komitmen, sehingga apa yang dicita-citakan untuk Tanimbar lebih baik, bisa tercapai
Sementara itu, dalam laporan Kepala Inspektorat KKT Jeditha Huwae, menyebutkan bahwa pencapaian MCP merupakan akumulasi dari 8 area MCP.
Untuk area perencanaan dan penganggaran APBD sebesar 22 persen, tata Kelola keuangan desa 55 persen, managemen ASN 28 persen dan optimalisasi pajak daerah sebesar 50 persen.
Selanjutnya managemen barang milik daerah sebesar 39 persen, perizinan 62 persen, pengawasan APIP 39 persen dan pengadaan barang dan jasa sebesar 47 persen.
Kegiatan ini juga lanjutnya menghadirkan narasumber seperti Dirjen Bina Pemerintahan Desa kemendagri, Kajari KKT Korsup Wilayah V KPK dan Direktur Pendaftaran dan PemeÂriksaan LHKPN KPK. (S-26)