AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi MaÂluku didesak segera memberiÂkan kepastian terkait permaÂsalahan di RS Haulussy.
Wakil Ketua Komisi IV DPÂRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifuddin menjelasÂkan, penyelesaian masalah yang terjadi di RS sangat tergantung dari political will atau kemauan pemerintah daerah.
Rovik menjelaskan perÂsoalan pembayaran sisa laÂhan telah berdampak terhaÂdap pelayanan kesehatan di RS Haulussy dengan adaÂnyaâ penutupan akses masuk oleh pemilik lahan.
Pemprov kata Rovik harus memberikan kepastian terkait sikap Pemerintah dalam perÂsoalan di RS Haulussy agar tidak menimbulkan persoalan secara terus-menerus.
âHarus ada langkah-langkah dari Pemda artinya Pemda harus berikan keterangan yang jelas kepada publik soal status dan kepemilikan lahan RS Haulussy,â jelas Rovik kepada warÂtawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (10/1)
Menurutnya, Pemda harus berÂsikap terhadap persoalan ini sesuai dengan bukti-bukti otentik yang dimiliki pihak-pihak yang mengklaim dirinya sebagai pemilik lahan.
âKalau ada dua orang mengakui sebagai pemilik tanah, maka sikap pemerintah seperti apa, itu yang harus ada, jangan terlalu banyak membangun alasan, masih tunggu ini dan itu. Apa yang ditunggu,â ujar Rovik.
Apalagi, Pemprov Maluku sebeÂlumnya telah membayar sebesar 18 miliar kepada pemilik lahan artinya Pemprov tinggal meneruskan pemÂbayaran.
âKan sudah bayar duluan sekitar 18 miliar, sekarang kalau kembali berproses maka pertanyaan dasar hukum pembayaran awal itu apa dan kalau masih ada alasan ini dan itu, maka alasan pembayaran awal itu dipertanyakan,â bebernya.
Politisi PPP Maluku ini meminta Pemda untuk segera menyelesaikan persoalan RSUD Haulussy agar tidak menimbulkan dampak berkeÂpanjangan bagi pelayanan di RSUD Haulussy.
Suryaman: Lahan Milik Pribadi
Kuasa Hukum, Johannes Tisera Adolof Gerrit Suryaman mengataÂkan, lahan RS Haulussy adalah milik pribadi kliennya.
Hal ini diungkapkan Suryaman menanggapi pernyataan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun atas surat masuk dari Saniri Negeri Urimessing yang meminta Pemprov menghentikan kelanjutan pembayaran lahan RS Haulussy Ambon.
Menurutnya, Lahan tersebut bukan milik pemerintah negeri, sehingga apa yang disampaikan oleh saniri melalui suratnya di DPRD dan disampaikan oleh Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun adalah keliru.
âLahan itu milik pribadi Yohanes Tisera, bukan negeri. Kalau hari ini mereka berasumsi bahwa Yohanes Tisera berkedudukan sebagai seÂorang raja atau Kepala Pemerintahan Negeri maka itu benar, hanya jika kita fokus pada persoalan lahan maka ini milik pribadi yang dia berjuang sendiri bukan saniri,â tuturnya.
Dia berharap, Pemprov Maluku tunduk pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.
Minta Hentikan Pembayaran
Sebelumnya Ketua DPRD MaÂluku, Benhur George Watubun meÂngÂungkapkan, pihaknya telah meneÂrima surat dari Saniri Negeri UrimesÂsing, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang meminta agar penundaan pembayaran sisa lahan RSUD dr M Haulussy kepada keluarga YohanÂnes Tisera.
Watubun menjelaskan, pasca aksi penutupan RS Haulussy yang dilaÂkukan pemilik lahan Yohannes TiÂsera, DPRD telah mendapatkan surat yang pada pokoknya meminta Pemda dan DPRD Maluku mengÂhentikan pembayaran lahan.
âSoal lahan RS Haulussy, DPRD telah menerima surat dari Saniri Negeri Urimesing yang pada pokokÂnya meminta sisa pembayaran lahan tidak boleh dibayarkan,â tutur Watubun kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Selasa (9/1)
Terhadap surat tersebut, pihaknya telah meminta komisi I agar segera menindaklanjuti dengan pihak terkait agar ada masukan kepada Pemprov Maluku sebelum dilakukan pembayaran.
Apalagi terhadap lahan tersebut terdapat tumpang tindih putusan dan juga terdapat beberapa sertifikat diatas lahan tersebut.
âKita juga harus berhati-hati karena ada resiko hukum disana, jadi itu tidak gampang. Kan ada juga persoalan tentang surat yang dikeluarkan dulu yang diduga palsu dan sudah dilaporkan, ini harus diusut dengan baik,â tegasnya.
Diakui Watubun putusan MahkaÂmah Agung tersebut telah berkekuaÂtan hukum tetap tetapi jika dibaca maka akan ditemukan fakta bahwa putusan tersebut bersifat deklaratoir dan bukan bersifat eksekutorial.
âPutusan itu bersifat pengakuan tapi tidak ada perintah membayar dan supaya jangan sampai ada damÂpak hukum dikemudian hari, maka harus mengkaji secara baik, karena keputusan membayar itu pasti diÂketahui oleh DPRD,â ucar Watubun.
Politisi PDIP Maluku ini menamÂbahkan dengan adanya surat Saniri Negeri Urimesing tersebut maka pembayaran harus pending sampai semua proses selesai dilakukan. (S-20/S-26)