AMBON, Siwalima.id - Rencana Pemerintah Kabupaten Buru meminjam dana 150 miliar dari Bank Maluku–Malut terus menuai kritik. Langkah yang dilakukan tanpa penjelasan terbuka ini dinilai sebagai kebijakan yang dapat menyeret daerah ke krisis fiskal jangka panjang.
Marwan Titahelu, pemuda Kabupaten Buru, menegaskan bahwa keputusan meminjam sebesar itu di tengah kondisi keuangan daerah yang rapuh merupakan tindakan berisiko tinggi. Ia meng-ingatkan bahwa PAD Buru sangat ren-dah, ketergantungan pada transfer pusat masih dominan, sementara utang pemerintahan sebelumnya juga belum tuntas.
“Dalam kondisi seperti ini, memaksakan pinjaman 150 miliar sama saja mendorong daerah masuk dalam jurang utang,” tegas Marwan kepada Siwalima di Ambon, Kamis (11/12).
Marwan menyayangkan ketertutupan total dari Pemda maupun 25 anggota DPRD Buru terkait rencana pinjaman tersebut. Hingga kini tidak ada dokumen resmi yang dipublikasikan, tidak ada paparan terbuka mengenai urgensi, pemanfaatan, analisis risiko, maupun simulasi beban fiskal.
“Keputusan besar yang dampaknya dirasakan puluhan tahun justru diputuskan dalam diam. Ini bukan kelalaian, tapi pola. Dan pola seperti ini sangat berbahaya,” ujarnya.
Ia menilai sikap pasif DPRD menunkan lemahnya fungsi pengawasan. Lebih lanjut jelas Marwan, Dengan asumsi bunga 10 persen saja, Pemkab Buru harus menyiapkan sekitar 75 miliar per tahun. Jika bunga menyentuh angka 11 persen, beban tersebut naik menjadi sekitar 82,5 miliar per tahun. Dalam lima tahun, total bunga dapat menembus 225 miliar, angka yang sangat mem-beratkan APBD Buru. “Ini jelas akan menguras kas daerah dan mengham-bat pelayanan publik,” tambahnya.
Marwan mendesak Pemda dan DPRD untuk mengkaji ulang rencana pinjaman tersebut. Menurutnya, nilai 150 miliar sama sekali tidak realistis dan harus diturunkan drastis bila peminjaman tetap dilakukan.
“Kenapa harus 150 miliar? Kenapa bukan 50 atau 75 miliar? Angka besar bukan ukuran kebutuhan tapi ukuran risiko,” tegasnya.
Ia berharap Pemda dan DPRD tidak mengambil keputusan gegabah yang justru membebani rakyat Buru dalam jangka panjang. “Transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian fiskal adalah kewajiban, bukan pilihan. Jangan sampai rakyat menjadi korban keputu-san elite yang tak bisa dipertang-gungjawabkan,” tutup Marwan. (S-26)
