AMBON, Siwalimanews –Â DPRD Provinsi MaluÂku memberikan warning bagi kontraktor pengerÂjaan rehabilirasi Mess Maluku, agar segera tunÂtaskan mengingat batas waktu pekerjaan bulan Juni 2023 mendatang.
Pasalnya, rehabilitasi aset milik Pemerintah ProÂvinsi Maluku yang berÂalamat di Jalan Kebun Kacang Raya Nomor 20 Jakarta Pusat ini, hiÂngga kini belum kunÂjung tuntas dikerjakan oleh kontraktor.
Ketua DPRD Provinsi MaÂluku, Benhur George WatuÂbun kepada wartawan di BaiÂleo Rakyat Karang Panjang, Selasa (21/3) mengungkapÂkan, komisi III telah melakukan pengawasan di Mess Maluku sejak tanggal 18-20 Maret lalu, dan telah diatensikan bahwa proses rehabilitasi harus tuntas pada bulan Juni mendatang.
âKemarin kita sudah memantau dan memotret secara langsung situasi di lapangan, kita sudah lihat kamarnya, seluruh perlengkapan sudah dibenahi secara baik hanya tinggal pemenuhan mesin pompa, pengaturan drainase dan ini harus berjalan dengan baik,â ungkap WaÂtubun.
Secara teknis, lanjut Watubun, peÂngerjaan sudah cukup tetapi perlu ditingkatkan agar saat penggunaÂannya dapat dioperasikan secara maksimal tanpa ada gangguan dan hambatan dari berbagai faktor.
Menurutnya, keterlambatan yang terjadi di tahun 2022 lalu telah menjadi catatan penting bagi komisi, dan akan terus mendorong guna meÂmastikan rehabilitasi gedung Mess Maluku akan tuntas pada batas waktu yang telah ditentukan DPRD.
Benhur menegaskan, Mess MaluÂku merupakan potret Maluku di Jakarta yang jika dikelola dengan baik, akan mendatangkan pendapaÂtan bagi daerah guna mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku.
âKita sudah mengatensikan agar setiap proses harus dilaporkan, dan kita akan memantau sehingga kekhaÂwatiran itu bisa kita jawab secara baik dan tertanggung jawab,â tegasnya.
Politisi PDIP Maluku ini menamÂbah, gubernur telah membentuk tim khusus untuk melakukan pemanÂtauan proses rehabilitasi setiap waktu, dengan tujuan memaksimalÂkan seluruh pengerjaan sehingga aset milik daerah dapat digunakan dengan baik.
Kecam Pemprov
Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku menyayangÂkan hingga saat ini keberadaan aset milik Pemerintah Provinsi Maluku berupaya mess Maluku belum dioperasikan secara optimal.
Kantor Perwakilan Pemprov MaÂluku yang beralamat di Kebun KaÂcang Raya Nomor 20 Jakarta Pusat belum juga memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah selama beberapa tahun terakhir.
Ketua Fraksi Golkar, Anos Yermias kepada wartawan di Ambon, Sabtu (10/12) mengakui, sangat prihatin dengan kondisi Mess Maluku yang sejak awal diharapkan dapat memÂbantu peningkatan pendapatan daeÂrah guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
âHingga hari ini Mess Maluku belum beroperasi, ini memprihatinÂkan. Tidak boleh aset daerah yang berharga tersebut seperti tidak dikelola dengan baik,â ujar Yermias.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku sebagai pemilik aset mestiÂnya memberikan peringatan kepada pihak pengelola untuk secara berÂtanggungjawab mengoperasikan Mess Maluku, sebab jika tidak maka, anggaran yang telah digelonÂtorkan untuk pembangunan mess tidak akan berdampak bagi pembaÂngunan Maluku.
Kata Yermias, pendapatan daerah Provinsi Maluku di Tahun 2023 menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak yang harus digenjot oleh pemerintah, agar memberikan dampak bagi pembangunan di Maluku ditengah ancaman secara ekonomi global.
Selain itu, pembangunan Maluku kedepan sangat membutuhkan topangan anggaran yang tidak sedikit artinya, jika Mess Maluku dikelola secara baik maka pasti akan memberikan efek bagi pembangunan infrastruktur menuju Maluku yang mandiri.
Karena itu, Yermias berharap Pemprov Maluku memberikan perhatian serius dan segera mengoperasikan Mess Maluku kembali guna menambah PAD bagi daerah.(S-20)