AMBON, Siwalimanews – Sebanyak 260 pedagang yang menempati ruko MarÂdika menolak kebijakan PemÂprov Maluku untuk mengoÂsongkan ruko Pasar Mardika dengan menggelar aksi deÂmonstrasi, Senin (8/1).
Pasalnya, Pemprov telah memberikan surat penertiban pengosongan ruko kepada 260 penghuni ruko Pasar Mardika pada Selasa (9/1).
Masa menolak rencana PemÂprov Maluku lantaran dinilai tidak mempertimÂbangkan aspek kemanusiaan dan terkesan cuci tangan dari semua persoalan yang terÂjadi, akibatnya arus transporÂtasi disekitar Pasar Mardika menjadi terganggu.
Salah satu penghuni ruko Mardika, Benny Adam kepaÂda wartawan disela-sela aksi demontrasi, Senin (8/1) meÂngakui, kecewa dengan kebijaÂkan PeÂmerintah Provinsi Maluku yang akan melakukan aksi pengoÂsongan ruko.
Menurutnya, 260 penguni ruko diancam akan digusur secara paksa oleh Pemerintah Provinsi Maluku dengan alasan, tidak membayar sewa ruko kepada pemprov.
âKita bukannya tidak mau bayar ke Pemda tapi kami mau bayar sesuai dengan nominal yang dikeluarkan oleh Pemprov bukan yang ditetapÂkan oleh BPT,â kesal Benny.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku dalam perjanjian kerja sama menetapkan besaran sewa ruko sebesar 22 juta setahun, namun oleh PT Bumi Perkasa Timur ditetapkan tarif yang fantastis dengan kisaran 100 juta lebih.
Masuknya pihak ketiga yakni PT BPT dalam penarikan sewa ruko telah bertindak seperti debt colector dengan mencari keuntungan yang lebih besar dari Pemerintah Daerah
âAksi penolakan ini kami lakukan secara spontan. BPT ini masuk dalam tubuh pemprov untuk mencari keuntungan jadi kami tidak menerima itu, tapi sayangnya kami diancam untuk dikosongkan, jadi kami memÂbela kehidupan kami,â tegasnya.
Benny pun berharap ada perhaÂtian dari Pemprov Maluku agar sebelum aksi pengosongan ruko dilakukan daÂpat mempertimbangkan secara objekÂtif, sehingga diselesaiÂkan secara baik-baik tanpa adanya paksakan.
Dalam kesempatan itu, Benny juga mempertanyakan peran Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena pasalnya selama ini para penghuni ruko juga membayar pajak kepada Pemkot Ambon.
Duduki Kagub
Sebelumnya ratusan pengusaha penyewa ruko Pasar Mardika Ambon menduduki Kantor Gubernur Maluku, Kamis (4/1).
Mereka meminta kejelasan terkait pembayaran sewa ruko kepada Pemerintah Provinsi Maluku..
Aksi kedatangan ratusan penguÂsaha penyewa ruko Pasar Mardika karena mereka menerima surat peringatan saat operasi non justice yang dilakukan Satpol PP untuk melunasi sewa pemanfaatan barang aset milik pemerintah daerah terhiÂtung 2017 hingga 2021.
Setelah berjam-jam menunggu, ratusan pengusaha ruko Pasar Mardika ini diterima oleh Bidang Aset Provinsi Maluku, Satpol PP Bidang Penindakan serta Bidang Hukum untuk melakukan dialog.
Para pengusaha penyewe ruko diwajibkan mendapatkan surat tanda setor dibagian aset Provimsi Maluku untuk selanjutnya melakukan pemÂbayaran di Bank Maluku.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pengusaha Mardika, Mustari menjelaskan, mereka telah melayangkan surat kepada Gubernur Maluku, Murad Ismail dengan harapan bisa menjadi perhatian serius.
Dikatakan, para pedagang telah menempati ruko tersebut sejak dulu dan menjadi sentra ekonomi terbeÂsar di Kota Ambon. âPrinsipnya kami siap melakukan pembayaran jika dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku meÂlalui perbankan, sehingga mereka bisa merasakan transparansi pengelolaan yang baik dan benar,âujarnya. (S-20)