AMBON, Siwalima.id - DPRD Maluku resmi menerima dokumen RAPBD tahun 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (27/11).
Dokumen tersebut, diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku untuk selanjutnya dibahas dan disetujui bersama.
Rapat paripurna ini menjadi langkah lanjutan setelah pimpinan DPRD bersama Gubernur Maluku sebelumnya, menandatangani nota kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2026.
Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala dalam paripurna itu menegaskan, pembahasan RAPBD akan mengacu pada sejumlah kesepakatan KUA PPAS yang menjadi fondasi utama penyusunan anggaran 2026.
“Prioritas anggaran akan diarahkan pada upaya mengatasi kemiskinan ekstrem, peningkatan program pemberdayaan masyarakat, serta penguatan infrastruktur dasar yang sangat penting dalam menjawab tantangan RPJMD Maluku tahun 2025-2029,” ujar Sangkala.
Sangkala juga turut menyoroti dinamika pembahasan KUA-PPAS, dimana proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dipicu melemahnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan merosotnya PAD. Sementara belanja daerah, justru diproyeksikan meningkat signifikan.
“Oleh karena itu, diperkirakan pada tahun 2026 kita akan mengalami defisit. Namun pemerintah daerah dan DPRD telah bersepakat untuk menutup defisit melalui pinjaman pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, sebagai langkah untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah yang telah disusun berdasarkan RPJMD 2025–2029,” jelas Sangkala.
Sangkala menegaskan, DPRD memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah daerah, yakni memastikan kesejahteraan masyarakat Maluku menjadi prioritas utama.
“DPRD akan berupaya semaksimal mungkin untuk membahas dan menyetujui RAPBD 2026 yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” ucap Sangkala.
Ia memastikan, setelah menerima dokumen RAPBD, DPRD akan segera memulai pembahasan secara intensif, baik di tingkat komisi maupun Badan Anggaran.
“Pembahasan akan difokuskan untuk memastikan setiap alokasi anggaran efektif, efisien, dan mampu mencapai target pembangunan daerah,” tandas Sangkala.(S-26).
