AMBON, Siwalimanews –Â Mahasiswa Pemuda MaluÂku Menggugat, Rabu (5/7) menyerbu Balai Kota Ambon di Jalan Sultan Hairun dengan menuntut pemerin-tah kota terbuka soal pengeÂlolaan Pasar Mardika.
Aksi damai berjalan tanpa pengawalan polisi itu, dikoorÂdinir oleh Supriy Makatita. Sebelum menuju Balai Kota Ambon, puluhan mahasiswa dan pemuda Maluku ini meÂlakukan orasi di Pasar MarÂdika
Setelah berorasi puuhan pendemo ini diterima oleh Kepala Badan Kesatuan BaÂngsa dan Politik Kota Ambon, Ch. Tuasun.
Kepada Tuasun, para penÂdemo menyerahkan sejumlah tuntutan yaitu pertama, tidak ada keterbukaan Pemkot Ambon terhadap kebenaran dan pengelolaan lahan Pasar Mardika kepada publik.
Kedua, penagihan retriÂbusi yang bukan pada wilaÂyah operasi Pemerintah Kota. Ketiga, kemacetan yang seÂring terjadi di pasar dan Kota Ambon. Keempat, sudah 30 tahun retriÂbusi diambil Pemkot tapi tidak ada bukti nyata dalam pembanggunan di Pasar Mardika.
Mahasiswa Pemuda Maluku MeÂngÂgugat meminta, (1) kepada PemeÂrintah Kota Ambon agar terbuka soal kebenaran lahan dan pengelolan paÂsar mardika 6,5 hektar kepada masÂyaÂrakat terkait/pedagang Pasar Mardika.
(2) meminta Pemkot memberikan kejelasan biaya retribusi kepada peÂdagang Pasar Mardika karena PemÂkot tak memiliki hak atas lahan Pasar Mardika
(3) meminta agar Pemkot fokus pada penataan dan pengelolaan arus lalulintas yang sering kali terjadi macet.
(4) meminta Pemkot memberikan dasar penagihan retribusi sampah di Pasar Mardika karena, faktanya PemÂkot hanya melakukan pembersihan di Terminal.
(5) meminta kepada pemkot, terÂkait kejelasan 30 tahun retribusi Pasar Mardika dikelola Pemerintah Kota Ambon, apa saja yang sudah dibangun Pemkot di Mardika.
(6) meminta kepada pemkot agar fokus pada penataan Pasar Batu Merah. (7) Meminta agar Pemkot seÂgera mengatasi sampah yang berseÂrakan di Kota Ambon, karena diduga ada problem hutang Pemkot ke pemilik lahan TPA Toisapu.
âIni semua berdasarkan hasil pengamatan, analisis dan kajian kami. Bahwa ada banyak masalah kompleks di Pasar Mardika,âujarnya kepada wartawan usai aksi tersebut.
Dia menambahkan, aksi yang dilaÂkukannya di kawasan Pasar Mardika bertujuan untuk menyampaikan kebenaran kepada pedagang terkait dugaan pembohongan publik yang dilakukan Pemkot selama 30 tahun ini.
Menurutnya, penarikan retribusi dan perpajakan yang pada faktanya Pemkot itu tidak punya hak dan keÂwenangan untuk melakukan penariÂkan retribusi maupun perpajakan, mulai dari sampah, parkir dan lain sebagainya, karena lahan itu milik Pemerintah Provinsi.
âSehingga yang wajib melakukan penarikan, adalah pihak Pemerintah Provinsi. Jadi kita menyadarkan peÂdagang soal ini, dan juga terkait isu-isu sekelompok preman yang berÂoperasi di kawasan Pasar Mardika,â katanya.
Protes Penarikan Retribusi Sampah
Lagi-lagi, anak buah PT. Bumi Perkasa Timur, berulah dengan memÂprotes penarikan retribusi sampah di Pasar Mardika Ambon, yang dilaÂkukan dan Pemerintah Kota.
Video berdurasi 2.32 menit beredar pada Selasa (4/7) kemarin. Terlihat, seorang pria yang menggunakan kaus hitam dengan id card mengaku, sebagai anak buah dari PT. BPT, tengah beradu mulut dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan petugas dari Pemkot Ambon.
Anak buah PT. BPT itu mengaku bahwa ia telah diarahkan oleh PeÂmerintah Provinsi Maluku untuk menagih retribusi sampah.
Dia bahkan mengatakan, untuk persoalan kebersihan di area Pasar, itu dikelola oleh PT. BPT.
âKita dari BPT, kita diarahkan dari provinsi untuk tagih retribusi samÂpah, lalu mau apa?âkatanya dengan suara lantang.
Sementara itu, dari pihak Pemkot Ambon yang saat itu di lokasi mempertanyakan surat tugas dan karcis tagihan retribusi, namun dari pihak PT. BPT hanya bisa mengelak.
âMana surat tugas dan karcisnya kan tidak ada,âungkap petugas Pemkot itu.
Video adu mulut itu pun disaksiÂkan para pedagang sekitar.
Diketahui, penagihan retribusi sampah di Pasar Mardika Ambon kerap menjadi polemik lantaran dianggap sebagai pungutan liar oleh Pemkot Ambon. Sampai akhirnya, reteibusi sampah resmi diterapkan oleh Pemerintah Kota Ambon, pada Senin (3/7) lalu.
Walikota Sesalkan
Penjabat Walikota Ambon, BodeÂwin Wattimena menyesalkan tindaÂkan anak buah pihak PT. Bumi PerÂkasa Timur yang menghambat kerja petugas Pemkot Ambon yang akan melakukan penarikan retribusi sampah dari para pedagang di Pasar Mardika Ambon.
âPemkot dengan peraturan yang berlaku, baik perda dan Perwalian, melakukan pungutan retribusi samÂpah, kemudian dihalangi oleh pihak lain yang tidak memiliki dasar hukum dan landasan hukum yang jelas, bisa dibayangkan itu,â kata WattiÂmena, kepada wartawan di sela-sela Tinjauan Pasar Mandiri, Rabu (5/7).
Terkait upaya menghalang-haÂlangi itu, Wattimena telah memerinÂtahkan agar persoalan itu dilaporkan ke pihak Polresta Pulau Ambon dan Pp. Lease untuk ditindaklanjuti.
âDilaporkan ke Polresta, biar siaÂpapun yang menghadang, ditangÂkap. Itu namanya melawan kebijakan Pemerintah,âtegasnya. (S-25)