MASOHI, Siwalimanews – Pusat Kajian StrateÂgis dan Pengembangan Sumberdaya Maluku (Pukat Seram) menemuÂkan adanya data honorer siluman tersebar pada sejumlah OrganiÂsasi Perangkar Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten MaÂluku Tengah.
Mirisnya, jumlah teÂnaga honorer siluman bukan saja dalam jumÂlah kecil tetapi mencaÂpai puluhan hingga ratusan.
âKami memiliki data otentik yang dapat diperÂtangÂgungjawabkan. Jumlah honorer siluman ini sangat baÂnyak. Dari data yang kami miÂliki, diduga kuat sejumlah beÂsar nama pegawai non ASN siluman itu adalah keluarga, bahkan orang dekat pejabat,â jelas Ketua Pukat Seram, Fahry Asyathry kepada Siwalima di Masohi, Kamis (6/10).
Asyathry menyebutkan, data honorer siluman di kabupaten tertua di Maluku ini, sedang bergenÂtayaÂngan di sejumlah OPD. Dimana diduÂga kuat para honorer siluman itu berasal dari keluarga dan kerabat pejabat.
Menurutnya, yang dimaksudkan dengan siluman adalah, data nama pegawai non ASN yang bersangÂkutan terdaftar dalam daftar pegawai honor. Namun orangnya tidak ada. Ironisnya mereka tiap bulan meneÂriÂma gaji. pertanyaannya adalah siapa yang mengambil dan menikmati gaji mereka?.
âBayangkan jika tunjangan atau gaji pegawai honor ini rata-rata Rp1 juta, maka jelas selama ini ratusan juta uang rakyat dirampok dengan cara yang dilegalkan. Ini jelas perbuatan pidana. Sebab siapa yang menikmati uang haram itu,â tandasnya.
Dijelaskan, terendusnya data dan fakta pegawai honorer siluman di kabupaten bergelar Pamahanu-Nusa itu diduga, sengaja dimanfaatkan oleh pejabat tertentu untuk memanÂfaatkan kebijakan pendataan tenaga non ASN di lingkungan pemerintah.
âKami menduga ada upaya sisÂtimatis yang sengaja dimainkan untuk mengakomodir tenaga non ASN siluman. Hal ini patut diduga, demi memanfaatkan kebijakan MenÂpan-RB untuk melakukan pendataan tenaga non ASN di instansi pemeÂrintah. Tentu ini harus diberantas,â tegasnya.
Menghindari tudingan tidak menÂdasar, sejumlah pihak yang bisa jadi meragukan data yang dimiliki Pukat Seram, Fahri merilis sejumlah nama pada salah satu dinas di lingkungan Pemkab Malteng. Mereka adalah, FST, ZT dan TAB.
Menyikapi temuan itu, anggota DPRD Malteng Frans J Picarima, mendesak, penjabat bupati untuk menangapi hal ini dengan serius.
âKami meminta penjabat bupati dapat segera menangapi hal ini deÂngan serius. sebab, selain merugiÂkan negara, honorer siluman itu otomatis akan menutup ruang bagi tenaga honorer resmi untuk diangÂkat jika kemudian Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan baru, untuk mengangkat tenga honorer menjadi ASN,â tandasnya.
Jika nantinya dalam hal ini tenaga non ASN siluman itu benar ada dan berdampak hukum, kata Picarima, maka penjabat bupati tidak usah ragu-ragu mendorong masalah ini ke penyidik Polri.
âIni harus ditanggapi dengan serius. Ini bukan masalah gampang. Tentu akan berdampak buruk, terÂutama bagi tenaga non ASN resmi yang sudah puluhan tahun mengÂabdi bagi daerah. Apalagi jika nanÂtinya ada temuan gaji honorer siluÂman itu dicairkan. Pertanyaanya adaÂlah, siapa yang menikmati gaji mereka. Karenanya masalah ini haÂrus segera diselidiki dan dituntasÂkan,â ujarnya. (S-17)