AMBON, Siwalimanews – Komisi III DPRD Maluku meminta Kepala Dinas PUPR evaluasi semua kontraktor yang mengerjakan proyek infrastruktur yang dibiayai dengan APBD
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Saodah Tethool kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (7/11) merespon kerusakan sejumlah infrastruktur yang dikerjakan dengan menggunakan anggaran daerah.
Kata Saodah, kontraktor yang digunakan oleh Dinas PUPR MaÂluku selama ini terkesan abal-abal dan tidak bertanggungjawab, akibat Infrastruktur yang baru dibangun belum termakan tahun telah mengalami kerusakan parah.
âSelama ini yang dikasih kepada pihak ketiga ini abal-abal semua abis, akibatnya banyak proyek yang bermasalah yang penting setiap tahun ada pekerjaan,â ucap Tethool.
Sebagai dinas yang menangani persoalan infrastruktur mestinya, PUPR Maluku lebih selektif dalam memberikan proyek kepada konÂtraktor sebab anggaran yang digeÂlontorkan oleh daerah cukup besar yang harus dikelola secara berÂtanggungjawab.
Menurutnya, jika pengerjaan proyek infrastruktur dilakukan seÂcara tidak bertanggungjawab justru akan merugikan masyarakat terbukti, dengan beberapa proyek infrastrukÂtur yang mengalami kerusakan padahal baru setahun pengejaran.
PUPR Maluku kata Tethool harus lebih banyak belajar dari pengerjaan proyek infrastruktur di Kota Kupang yang memang luar biasa kualitas jalan nomor satu di Indonesia.
âKemarin di Galunggung sini kerja belum tiga bulan aspal sudah rusak. Sapa bilang seng untung, untung lah tapi yang penting kualitas dijaga agar uang daerah dibuang seng ada pung manfaat,â tegas Tethool.
Karena itu, Tethool pun meminta Dinas PUPR Maluku untuk melakuÂkan evaluasi terhadap semua konÂtraktor yang mengerjakan proyek pemerintah agar infrastruktur yang dibangun dapat memberikan keseÂjahÂteraan bagi masyarakat. (S-20)