BULA, Siwalimanews – Program hilirisasi sagu yang digagas Bupati Fachri Alkatiri ternyata banyak mendapat penolakan dari warganya sendiri.

Penolakan dilakukan masyarakat karena dinilai program ini janggal dan tidak transparan dalam pelaksanaan.

Kita duga merupakan proyek titipan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik pasca Pilkada beberapa bulan lalu, jadi kita tolak, kata Sekretaris l Mollucas Corruption Watch (MCW) SBT Sabandarlisa Kelilauw dalam rilisnya, Selasa (19/8).

Ia menyambut walaupun mendapatkan penolakan dari warga SBT, karena hanya terfokus pada satu desa dan bukan PSN.

“Kita perlu bertanya, mengapa program ini dipaksakan, padahal tidak masuk dalam PSN? Dugaan sementara fokusnya diarahkan ke Desa Waru, Kecamatan Teluk Waru? Ini bukan tanah kosong ini wilayah hidup masyarakat adat yang selama ini menjaga dan menggantungkan hidup dari tanah dan hutan tersebut,” tegasnya

Lebih lanjut, ia menilai program ini berpotensi besar mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan hak dan keberlangsungan hidup masyarakat adat.

Oleh karena itu tambahannya, MCW akan melakukan konsolidasi besar-besaran dengan berbagai elemen masyarakat sipil di SBT, terutama dengan masyarakat adat, guna menyuarakan penolakan dan mendorong transparansi penuh atas rencana tersebut.

“Program ini tidak tercantum dalam daftar 77 PSN namun justru dipaksakan untuk dilaksanakan. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada kepentingan tersembunyi di baliknya,” jelasnya.

Selain itu pihaknya curiga ada indikasi keterlibatan donatur politik yang ingin mengambil keuntungan dari proyek tersebut.

MCW mendesak Pemkab SBT untuk, membuka dokumen perencanaan, pendanaan dan penunjukan lokasi kepada publik. Melibatkan masyarakat adat dan tokoh lokal secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

“Menjaga prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Jika tuntutan ini diabaikan, MCW siap mengambil langkah hukum, kampa­-nye publik, dan aksi massa bersa­-ma masyarakat,” ancamnya.(S-27)