AMBON, Siwalima.id - Provinsi Maluku sampaikan saat ini masih menghadapi persoalan defisit beras lantaran produksi dalam negeri belum mampu menutupi kebutuhan setiap tahun.
Kepala Biro Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Setda Maluku, Onesimus Soumeru membenarkan bila hasil produksi beras yang berasal dari enam daerah penghasil padi di Maluku belum mampu memenuhi kebutuhan beras di dalam daerah.
Menurutnya, kebutuhan beras setiap tahun di Provinsi Maluku berkisar diangka 168.000 ton sementara yang mampu diproduksi oleh petani dalam daerah sebesar 60.000 ton per tahun artinya terdapat defisit sebesar 98.000 ton.
Kalaupun petani diberikan subsidi pupuk maka pasti akan berdampak pada peningkatan produktivitas padi namun jumlahkan hanya berkisar pada 10.000 ton artinya masih juga terjadi defisit dalam daerah.
“Kebutuhan kita 168.000 ton yang bisa diproduksi di provinsi hanya 60.000 ton per tahun kalau diberikan subsidi pupuk mungkin baik menjadi 70.000 ton saja sisanya kita harus impor untuk menutupi kekurangan tersebut,” ucap Soumeru kepada Siwalima.id di kantor gubernur, Rabu (21/1).
Walaupun terjadi defisit beras namun selama ini tidak terjadi kelangkaan beras bahkan stok beras yang tersedia saat ini berdasarkan data mampu memenuhi kebutuhan hingga beberapa bulan kedepan.
Banyaknya stok beras yang tersedia ini, kata Soumeru berasal dari impor yang dilakukan melalui mekanisme kerjasama antar daerah yang dilakukan Pemprov Maluku.
“Untuk menutupi kekurangan beras dalam daerah kita biasanya datangkan dari Surabaya dan Makassar melalui kerjasama antar daerah. Prinsipnya sampai sekarang kebutuhan beras terpenuhi dan tidak ada kelangkaan,” tegas Soumeru.
Soumeru memastikan, saat ini pemerintah provinsi Maluku terus mendorong penguatan kemandirian pangan yang ditopang dengan be-gitu banyak bantuan yang digelontorkan pemerintah pusat guna swasembada pangan di Maluku.
Apalagi pempus mendorong program cetak sawah seluas 4.466 hektare yang tersebar di Kabupaten Maluku Tengah seluas 1.500 hektare, Kabupaten Seram Bagian Timur seluas 1.966 hektare, dan Kabupaten Seram Bagian Barat seluas 1.000 hektare.
Selain itu, dialokasikan pula Survei Investigasi dan Desain (SID) optimasi lahan seluas 5.600 hektare serta kegiatan konstruksi optimasi lahan seluas 3.926 hek-tare. Program ini akan difokuskan pada empat sentra padi sawah di Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Buru. “Kita berharap dengan kolaborasi Pempus dan Pemprov kedepan produksi padi di Maluku dapat memenuhi kebutuhan dalam daerah sehingga kita tidak perlu lagi impor dari luar daerah,” harap Soumeru.(S-20)
