AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PemuÂkiman terus melakukan pemÂbangunan terhadap Rumah Tak Layak Huni
Berdasarkan data yang diÂperoleh Dinas PUPR Kota Ambon ditemukan sebanyak 9000 rumah di Kota Ambon yang tidak layak dihuni.
Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PemuÂkiman Kota Ambon Rustam Simanjuntak kepada WartaÂwan di Balai Kota, Senin (17/4)
Menurutnya, berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ada sekitar 12 ribu RTLH di Kota Ambon. Namun dari data itu, Dinas PRKP Kota Ambon telah berhasil membenahi sekitar 3.000 unit, bahkan di Tahun 2023 ini, Dinas PRKP Kota Ambon juga mendapat kuota 40 unit RTLH dari Kementrian Pekerjaan Umum dan PeruÂmahan Rakyat.
âSaat ini, tim sedang melakukan survei lapangan untuk menentukan warga yang berhak mendapatkan program ini. Intinyanya, sasaran bantuan adalah masyarakat yang masuk dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial. Dari 12 ribu, sudah dibangun sekitar 3.000, itu baik oleh DPRKP Kota, dan juga PUPR Provinsi,â rincinya.
Dia mengaku, 9.000 yang tersisa itu tersebar di lima Kecamatan di Kota Ambon.
Ia berharap, dengan adanya bantuan yang diberikan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Maluku melalui Pemerintah Kota Ambon, permasalahan RTLH di kota ini secara perlahan bisa teratasi.
Diketahui RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu yaitu dengan membantu membangun rumah layak huni.
âJadi datanya by name, by address. Bantuan RTLH ini dilakukan setiap tahapan yang sesuai dengan prosedur, untuk tetap dijadikan prioritas,âkatanya.
Dan terkait kriteria penerima program ini, antara lain WNI, memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah, belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya RTLH, belum pernah memperoleh BPRS atau bantuan pemerintah untuk program perumaÂhan, penghasilan kurang dari UMK/kabupaten serta adanya swadaya dan membentuk KPB. (S-25)