SIWALIMA.id > Berita
Presiden Diminta Sahkan RUU Provinsi Kepulauan
Daerah | Rabu, 28 Mei 2025 pukul 23:37 WIT

AMBON, Siwalimanews – Anggota DPD RI Nono Sam­pono secara te­gas meminta political will Pre­siden Prabowo Su­bianto untuk men­sahkan RUU Provinsi Kepulauan.

Sikap tegas di­tun­jukan senator asal Maluku ini lantaran selama hampir 5 pe­riode RUU Pro­vinsi Kepulauan tidak kunjung di­sahkan menjadi UU.

Kepada warta­wan di Santika Premiere Hotel, Selasa (27/5), Nono meng­ung­kapkan Maluku membutuhkan keadilan pusat sebab sebagaimana daerah yang bercirikan kepulauan tidak dapat samakan dengan daerah konti­nental.

Diakui Nono, Maluku memang memiliki banyak sumber daya alam tetapi dari kewenangan, Pemerintah Provinsi tidak dapat menerbitkan perizinan, disisi lain tidak memiliki industri besar yang mampu mendongkrak pendapatan daerah.

“Kita punya banyak sumber daya alam tapi hasilnya dikeruk saja, masyarakat Maluku tidak menik­mati, makanya kita cuma minta RUU kepulauan agar segera disahkan. Itu saja,” kesal Nono.

DPR dan DPD kata Nono terus memprioritaskan RUU Provinsi Kepulauan disahkan artinya, DPR dan DPD kompak menyelesaikan RUU tersebut tetapi resistensinya datang dari Pemerintah Pusat.

Menurutnya, terdapat empat kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan cendrung menolak pembahasan.

Karenanya, Nono meminta adanya political will dari Presiden Prabowo Subianto untuk dapat memerintah empat kementerian tersebut, untuk serius menuntaskan RUU dimaksud.

Apalagi delapan gubernur provinsi kepulauan sudah bersatu dan DPR-DPD DPD saat ini juga kembali menjadikan RUU Provinsi Kepulauan menjadi RUU inisiatif untuk diselesaikan.

“Kami berharap Pemerintah Pusat dapat membuka diri untuk menyelesaikan pembahasan sekaligus mensahkan RUU Provinsi Kepulauan,” harapnya. (S-20

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps