AMBON, Siwalimanews – Anggota DPD RI Nono SamÂpono secara teÂgas meminta political will PreÂsiden Prabowo SuÂbianto untuk menÂsahkan RUU Provinsi Kepulauan.
Sikap tegas diÂtunÂjukan senator asal Maluku ini lantaran selama hampir 5 peÂriode RUU ProÂvinsi Kepulauan tidak kunjung diÂsahkan menjadi UU.
Kepada wartaÂwan di Santika Premiere Hotel, Selasa (27/5), Nono mengÂungÂkapkan Maluku membutuhkan keadilan pusat sebab sebagaimana daerah yang bercirikan kepulauan tidak dapat samakan dengan daerah kontiÂnental.
Diakui Nono, Maluku memang memiliki banyak sumber daya alam tetapi dari kewenangan, Pemerintah Provinsi tidak dapat menerbitkan perizinan, disisi lain tidak memiliki industri besar yang mampu mendongkrak pendapatan daerah.
âKita punya banyak sumber daya alam tapi hasilnya dikeruk saja, masyarakat Maluku tidak menikÂmati, makanya kita cuma minta RUU kepulauan agar segera disahkan. Itu saja,â kesal Nono.
DPR dan DPD kata Nono terus memprioritaskan RUU Provinsi Kepulauan disahkan artinya, DPR dan DPD kompak menyelesaikan RUU tersebut tetapi resistensinya datang dari Pemerintah Pusat.
Menurutnya, terdapat empat kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan cendrung menolak pembahasan.
Karenanya, Nono meminta adanya political will dari Presiden Prabowo Subianto untuk dapat memerintah empat kementerian tersebut, untuk serius menuntaskan RUU dimaksud.
Apalagi delapan gubernur provinsi kepulauan sudah bersatu dan DPR-DPD DPD saat ini juga kembali menjadikan RUU Provinsi Kepulauan menjadi RUU inisiatif untuk diselesaikan.
âKami berharap Pemerintah Pusat dapat membuka diri untuk menyelesaikan pembahasan sekaligus mensahkan RUU Provinsi Kepulauan,â harapnya. (S-20