AMBON, Siwalimanews – Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Polda Maluku, Rabu (28/5).
Kedatangan rombongan Pranama bersama 13 anggota komisi III DPR rombongan diterima Kapolda Irjen Eddy Sumitro Tambunan di gedung Plaza Presisi Manise Mapolda Maluku bersama jajarannya.
Hadir juga Kajati Maluku Agoes Soenanto Prasetyo, Kepala BNN Maluku Brigjen Deni Dharmapala, Kapolresta Ambon AKBP Yoga Putra Prima Setya dan jajarannya.
Kapolda dalam rilisnya kepada Siwalima, Jumat (30/5) dalam rapat itu menjelaskan kepada Komisi III DPR terkait situasi keamanan dan ketertiban di Maluku.
“Kunker ini sebagai momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Polda Maluku dan lembaga legislatif, khususnya dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik dan penegakan hukum di wilayah kepulauan itu,” jelasnya.
Selain itu ia juga menyampaikan luas batas wilayah, jumlah penduduk serta kondisi terkini sosial, adat istiadat masyarakat dan langkah pencegahan terjadinya konflik.
“Atas nama pimpinan Polda Maluku, kami menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja bapak ibu komisi III DPR,” ujarnya.
Jenderal dua bintang juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja yang dilakukan Komisi III DPR dalam rangka pengawasan tugas-tugas konstitusional di bidang hukum, hak asasi manusia dan keamanan.
“Momentum ini penting dalam memperkuat sinergi antara Polda Maluku dan lembaga legislatif, khususnya dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik dan penegakan hukum di wilayah kepulauan itu,” jelasnya
Kepada Komisi III DPR, ia berharap, kunjungan tersebut menjadi titik awal dari peningkatan koordinasi dan kerja sama antara Polda Maluku dalam menangani berbagai tantangan di bidang hukum dan keamanan di Maluku.
“Semoga kunjungan kerja ini menjadi awal yang baik dan membawa manfaat bagi pelaksanaan tugas-tugas kepolisian ke depan, khususnya di wilayah Maluku,” katanya.
Komisi III DPR diketahui memiliki ruang lingkup tugas di bidang hukum, HAM dan keamanan. Kunjungan kerja ke daerah menjadi bagian dari fungsi pengawasan yang dijalankan secara berkala oleh para anggota dewan. (S-25)
