AMBON, Siwalimanews – Peredaran minuman keras tradisional Maluku jenis sopi masih menjadi perdebatan panjang di banyak kalangan.

Terkait peredaran sopi, sebagai penegak hukum, Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease tetap berjalan sesuai aturan pemerintah.

“Minuman Alkohol diatur oleh undang-undang yang mengatur soal misalnya tidak boleh jual kepada anak-anak dibawa umur, lalu masalah kadar alkoholnya menurut yang kami teliti dan kami baca juga rata-rata sopi itu 40-50 persen,” “jelas Kapolresta Kombes Yoga Putra Prima Setya, di Ambon Senin (11/8).

Selain UU, pihaknya juga akan mengikuti peraturan pada dinas perindustrian dan perdagangan yang mengatur tentang minuman beralkohol.

Aturan dimaksud mengatur pengendalian peredaran minuman keras dimana sopi sebagai minuman keras tradisional masuk di dalamnya.

Menurutnya, minuman keras jenis sopi merupakan salah satu dari pemicu penganiayaan termasuk kecelakaan di Kota Ambon, sehingga diperlukan aturan baku untuk pengendaliannya.

“Kita mendukung pengendalian dan pengawasan terkait sopi salah satu minuman alkohol. Mudah-mudahan bisa diatur lebih baik lagi. Jadi semuanya sesuai dengan aturan,” harap Kapolresta.

Untuk saat ini, lanjutnya, kepolisian akan terus memberikan himbauan kepada masyarakat dan melakukan razia.

Hasil razia pun didokumentasikan dan pada akhirnya dimusnahkan.

“Sesuai  dengan prosedur kami lakukan pemusnahan dan itu direkam dan diperlihatkan bahwa tidak ada penyalahgunaan, Kita juga sampaikan sesuai aturan saja dengan kita ingatkan, kita himbau,” tegasnya.

Mengingat sopi merupakan salah satu minuman yang menjadi ciri khas adat di Maluku, Kapolresta mengatakan akan menghormati asal dengan kategori wajar yang tidak berdampak pada kamtibmas.

“Untuk adat kegiatan agama kita hormati, kalau benar-benar seperti itu, kita tidak sembarangan untuk proses,” ujarnya.

Masih Jadi Polemik

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya membuat aturan untuk melegalkan minuman keras jenis sopi.

Keberadaan miras tradisional itu masih jadi perdebatan sengit antara melegalkan atau tidak baik legislatif maupun eksekutif di Maluku.

Dalam rapat paripurna dalam rangka penyerahan RPJMD Pemprov Maluku tahun 2025-2029 di ruang DPRD Maluku, Selasa (5/8) adu argumen terjadi.

Sejumlah anggota dewan menyampaikan pandangan beragam soal urgensi penataan sopi, mulai dari alasan kultural dan ekonomi lokal, hingga kekhawatiran terhadap dampak sosial dan moral.

Anggota DPRD Andre Taborat menyatakan sopi merupakan bagian dari tradisi masyarakat yang telah turun-temurun.

“Keberadaannya tidak mungkin dihapus secara total. Yang dibutuhkan saat ini adalah pengaturan peredaran, kata Taborat.

Ia menyebut kalau sopi dilarang pun tetap dijual masyarakat, olehnya itu perlu ada regulasi untuk mengendalikannya.

“Mau dilarang tetap mengalir. Perlu regulasi pengendalian. Atur kepada siapa ia boleh mengalir dan batas mana ia dibatasi. Kalau tidak dikendalikan, konsekuensinya kita harus terima resikonya,” ujarnya.

Sementara itu, Rovik Afifudin mengancam pemprov Maluku apabila melegalkan peredaran sopi.

Ia menyebut sopi dapat dikelola sebagai industri agar kadar alkohol, kemasan dan distribusinya jelas sehingga tidak bertentangan dengan hukum nasional.

“Legalisasi harus dihapus, tidak boleh ada. Kalau mau diatur, atur saja seperti minuman beralkohol lain, tapi jangan sampai disebut legal karena menimbulkan persepsi salah. Dalam Islam, satu tetes minuman beralkohol saja bisa menutup amal ibadah 40 hari. Maka ini soal keyakinan dan harus dikelola hati-hati,” ujarnya.

Sementara pandangan berbeda dating dari Anos Yeremias. Ia menilai sopi dapat menjadi sumber ekonomi daerah apabila dikelola seperti di Provinsi NTT.

Menurutnya Pemprov NTT sukses menekan kriminalitas melalui penataan produksi. Bahkan Pemkab MBD dan KKT sudah memiliki perda mengatur sopi.

“Pertanyaannya salahnya di mana jika dua daerah sudah memberi ruang? Kenapa tidak kita tempuh cara lain, dengan tetap menjaga nilai moral dan agama? Mari kita cari format yang baik agar sopi bisa memberi manfaat bagi masyarakat,” pintanya.

Berbeda dengan itu, Moh. Sukri Wailissa menyampaikan penolakan keras terhadap wacana legalisasi sopi.

“Sopi sebagai pemicu konflik sosial di Maluku. Jika polemik ini terus bergulir, DPRD dapat menggunakan hak interpelasi,” tegasnya.

Dikatakan kalau sopi dilegalkan, maka rusak Maluku, karena menyangkut agama dan moral.

“Sudah dua kali disampaikan oleh pemimpin daerah, kalau sampai yang ketiga, kami gunakan hak interpelasi,” ancamnya.

Menanggapi perdebatan itu Gubernur Hendrik Lewerissa mengaku pemprov tidak ada kebijakan melegalkan sopi.

Menurutnya, yang dibicarakan adalah pengaturan berbasis konteks daerah.

“Pemerintah tidak pernah gunakan diksi legalisasi sopi. Yang kami pakai adalah pengaturan, sebab di MBD dan KKT sudah ada perda yang mengatur. Kami terbuka terhadap kritik objektif,” jelasnya.

Di kesempatan itu gubernur juga menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan wakilnya beberapa waktu lalu.

“Wagub juga sudah menyampaikan permohonan maaf apabila pernyataannya melukai. Jadi jangan lagi dipolitisasi,” pintanya.(S-10)