AMBON, Siwalimanews â Kuasa hukum pelapor kasus dugaan korupsi proyek Irigasi Bubi di Kabupaten SBT Muhammad Gurium, meminta pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku untuk mempercepat pengusutan kasus tersebut.
Ia mengaku, proses hukum atas laporan tersebut terus berjalan dan kini menunggu penandatanganan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) oleh pihak Ditkrimsus.
âKemarin kami sudah dapat penjelasan dari penyidik. SP2HP-nya sudah ada tinggal menunggu tanda tangan pak Dirkrimsus. Dalam surat itu nanti juga akan diuraikan terkait rencana pemanggilan para pihak,â tulis Gurium kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Kamis (10/4).
Pihaknya kata Gurium, menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mengapresiasi langkah-langkah penyidik yang dinilai menunjukkan keseriusan dalam menangani perkara ini. Meski demikian, Gurium mengingatkan agar prosesnya tidak berlarut-larut.
âSoal administrasi dan kerja internal penyidik itu kewenangan mereka, kami tidak mengintervensi. Tapi kami mengingatkan agar jangan sampai lambat. Pemanggilan pihak-pihak yang terlibat harus dilakukan secepat mungkin agar semua jelas dan publik tidak terus bertanya-tanya,â ujarnya.
Menurutnya, proses hukum harus berlangsung secara terbuka agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganan kasus ini, termasuk siapa saja pihak-pihak yang diduga terlibat.
Diketahui, proyek pembangunan jaringan Irigasi Bubi di Kabupaten SBT senilai Rp226,9 miliar yang dikerjakan oleh PT Guna Karya Basuki KSO, dilaporkan mangkrak. Proyek ini berada di bawah pengelolaan Balai Wilayah Sungai Maluku.
Laporan resmi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut dilayangkan ke Polda Maluku pada, Senin (17/3) oleh dua lembaga swadaya masyarakat, yakni Lembaga Nanaku Maluku yang diketuai Usman Bugis dan LSM Rumah Muda Anti Korupsi yang dipimpin Fadel Rumakat. Keduanya didampingi oleh Muhammad Gurium selaku kuasa hukum.(S-25)