AMBON, Siwalimanews –Â Pemerintah Provinsi Maluku diminta tidak tinggal diam tetapi harus segera menyikapi poliklinik Jantung dan Paru RS Haulussy yang tidak beroperasi memÂbeÂrikan pelayanan kepada masyarakat sejak pekan lalu.
Akademisi Fisip UKIM Amelia Tahitu mengatakan, Pemprov sebagai pemilik RS Haulussy mestinya tidak boleh menutup mata dengan persoalan yang dapat menganÂcam nyawa pasien di RS HauÂlussy.
Menurutnya, poliklinik Paru dan poliklinik Jantung merupakan fasilitas layanan yang sangat penting bagi pasien, dan ketika ditutup dengan alasan apapun maka tentunya tidak dapat didibenarkan.
Pemprov Maluku, lanjut Tahitu memiliki kewajiban untuk menyediaÂkan fasilitas kesehatan yang prima bagi masyarakat. Artinya ketika ada persoalan menyangkut pelayanan kesehatan yang tidak maksimal, maka Gubernur dan jajaran mestinya mengambil langkah serius.
âIni masalah urgent yang tidak boleh disepelekan oleh Pemprov, pak Gubernur tidak boleh menutup mata dari persoalan ini karena meÂngancam nyawa masyarakat khususÂnya pasien,â ujar Tahitu saat diwaÂwancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (14/11).
Gubernur Maluku sebagai peÂmimÂpin di daerah ini mestinya memangÂgil Direktur RS
Haulussy Nazaruddin guna memÂpertanyakan persoalan tutupnya dua poliklinik yang selama ini menjadi andalan pasien paru dan jantung.
Lanjut Tahitu, Pemprov Maluku mestinya duduk bersama dengan manajemen RS Haulussy dalam rangka mencari solusi bukan memÂbiarkan masalah ini berlarut-larut karena akan merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
âKalau pak gubernur dan jajaran tidak cari solusi lalu masyarakat mau berharap kepada siapa lagi, Pemprov tidak boleh masa bodoh dengan keluhan masyarakat ini,â tegas Tahitu.
Tahitu kembali menegaskan, jika persoalannya terletak pada adanya aksi mogok kerja dari tenaga keseÂhatan akibat belum dibayarakan hak-hak tenaga kesehatan termasuk jasa Covid-19 maupun perda, maka maÂnajemen harus segera menyelesaiÂkan secepatnya.
Hal ini karena pemberian jasa tenaga kesehatan akan sangat memÂpengaruhi kinerja kepada masyaÂrakat, apalagi jasa merupakan hak yang mesti diterima nakes setelah bekerja melayani pasien.
Karena itu, Tahitu berharap, Pemprov dapat segera menyelesaiÂkan persoalan ini sehingga kedua poliklinik dapat kembali beroperasi dan masyarakat dapat dilayani kembali.
Direktur Haulussy Dikecam
Ketidakbecusan dalam memberiÂkan pelayanan kepada masyarakat Maluku kembali dipertontonkan manajemen Rumah Sakit Haulussy, lantaran menutup pelayanan seÂjumlah poliklinik yang selama ini digunakan masyarakat untuk menÂdapatkan layanan.Terhitung sejak pekan lalu poliklinik jantung dan Paru di RS Haulussy menutup pelayanan kepada masyarakat, akibatnya pasien pun terlantar karena tidak dapat dilayani oleh tenaga kesehatan.
Salah satu pasien Jantung kepada Siwalima, mengeluh Poliklinik jantung ditutup, ketika hendak berobat namun ternyata ditutup dan ketika dicek ternyata ditutup Sejak, Selasa (8/11).
Sementara itu, informasi yang diperoleh Siwalima dari pihak rumah sakit berplat merah itu bukan saja poliklinik Jantung tetapi juga Paru sudah ditutup sejak tanggal 1 November 2022 lalu.
Penutupan ini diakibatkan, jasa-jasa para nakes sudah setahun lebih belum diterima yang berimbas pada poliklinik ditutup.
Merepons persoalan ini, anggota DPRD Provinsi Maluku Jantje Wenno menyayangkan sikap manaÂjemen RS Haulussy yang terkesan membiarkan persoalan ini terjadi dan merugikan pasien.
Dijelaskan, RS Haulussy merupaÂkan salah satu rumah sakit rujukan yang diharapakan menjadi tempat bagi masyarakat Maluku untuk berobat, namun sebaliknya ternyata telah mengakibatkan sejumlah masalah bagi masyarakat khususÂnya pasien.
âSangat disayangkan ketika RS Haulussy tidak dapat menjadi rumah sakit yang memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dan ketika masyarakat dirugikan maka ini bentuk pelanggaran yang dilakukan pemerintah,â ucap Wenno.
Menurutnya, jantung dan paru merupakan penyakit kronis yang membutuhkan pelayanan maksimal, dan jika dibiarkan akan mengancam nyawa pasien.
Jika alasannya karena belum dibayarkan hak tenaga medis maka Direktur Haulussy mestinya berÂtanggungjawab untuk menyelesaiÂkan, bukan sebaliknya membiarkan masyarakat yang dirugikan karena aksi mogok yang dilakukan tenaga.
Direktur RS, kata Wenno tidak memiliki niat untuk membangun RS Haulussy ketika segudang persoalÂan tidak terselesaikan padahal maÂsyarakat sangat berharap kehadiran Nazaruddin dapat membenahi pelayanan di RS Haulussy.
Nazaruddin harus segera menyeÂlesaikan pembayaran hak-hak tenaga kesehatan, yang selama ini tidak dibayarakan agar nakes dapat kembali melayani masyarakat kembali sebab, polemik yang terjadi di lingkungan RS Haulussy telah mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat Maluku.
Wenno pun mendorong, PemeÂrintah Provinsi Maluku untuk dapat menyelesaikan persoalan di RS Haulussy ini secara secepatnya artinya, Gubernur harus memanggil Direktur RS Haulussy untuk meÂminta pertanggungjawaban atas persoalan ini agar terselesaikan.
âYang pasti kita berharap masalah ini segera direspon oleh Gubernur Maluku dan melakukan evaluasi terhadap manajemen di RS HauÂlussy, agar segera masalah ini tuntas sebab jika tidak maka masyarakat yang akan dirugikan â tegasnya.
Bantah
Terpisah Direktur RS Haulussy, Nazaruddin membantah jika polikÂlinik paru dan poliklinik jantung tidak dibuka sejak Selasa (8/11) lalu. MeÂnurutnya pelayanan kepada maÂsyarakat di poliklinik tetap berjalan.
âTidak boleh kita membilang iya, tapi sejauh ini tidak ada masalah dan kalau memang mereka tutup maka suruh mereka taru keberatan dimeja diruangan saya,â ujar Nasaruddin melalui pesan WhatsApp , Jumat (11/11).
Menurutnya, pembayaran jasa Covid-19 dan perda tetap dilakukan, tetapi masih dalam tahap perhiÂtungan karena juknis baru ditandaÂtangani pada Oktober lalu, sehingga sementara diproses.
âJasa lagi proses, lagian Juknis itu baru saya tandatangani baru bulan Oktober dan memang prediksi kemarin bulan ini selesai tapi masih diproses, kita pegawai itu harus kerja, sudah ada yang TPP, ada gaji,â cetusnya. (S-20)