AMBON, Siwalima.id – Polda Maluku resmi memulai tahapan seleksi penerimaan anggota Polri tahun 2026. Komitmen rekrutmen yang bersih dan transparan melalui prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH) tetap dikedepankan.
Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rositah Umasugi menjelaskan, komitmen tersebut ditandai dengan pengambilan sumpah serta penandatanganan pakta integritas oleh 1.213 peserta seleksi di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, pekan kemarin.
“Penandatanganan pakta integritas ini, dipimpin Wakapolda Maluku, Brigjen Imam Thobroni,” jelas Kombes Rositah dalam rilisnya yang terima redaksi Siwalima,Kamis (2/4).
Ribuan peserta seleksi ini terdiri dari 71 peserta Akpol, 1.068 peserta caba dan 74 peserta tamtama. selain peserta, kegiatan juga dihadiri panitia seleksi, pengawas internal dan eksternal, serta orang tua atau wali peserta.
Wakapolda pada saat itu menegaskan, pakta integritas bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata untuk memastikan seluruh proses seleksi berjalan jujur, objektif, dan berkeadilan.
“Seleksi ini harus dijalankan secara transparan dan bebas dari praktik KKN dalam bentuk apa pun. Kami ingin memastikan yang lulus adalah mereka yang benar-benar memenuhi syarat dan berkompeten,” tulis Kombes Rositah mengutip ucapan wakapolda.
Kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam membangun institusi Polri yang profesional dan berintegritas. Oleh karena itu, proses rekrutmen harus mampu menjaring calon anggota terbaik.
Wakapolda juga mengingatkan peserta dan orang tua agar tidak mudah percaya pada oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.
“Jangan percaya pada pihak yang menjanjikan kelulusan. Seleksi ini murni berdasarkan kemampuan peserta,” tulis kombes Rositah.
Untuk menjamin akuntabilitas, Polda Maluku menerapkan sistem pengawasan berlapis. Pengawasan internal dilakukan oleh Itwasda dan Bidpropam, sementara pengawasan eksternal melibatkan Ombudsman, Mafindo, unsur media, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.
Sementara itu, dalam upaya memperkuat transparansi, Bidpropam Polda Maluku juga menyosialisasikan layanan pengaduan masyarakat berbasis QR Code kepada seluruh peserta seleksi.
Melalui sistem tersebut, peserta dapat melaporkan dugaan pelanggaran, termasuk praktik percaloan atau kecurangan, secara langsung dan terintegrasi hingga ke tingkat Mabes Polri.
Kabid Propam Polda Maluku menyampaikan bahwa layanan ini memberikan akses pelaporan yang mudah, cepat, dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
“Kami mengajak seluruh peserta untuk tidak ragu melapor jika menemukan indikasi pelanggaran. Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara serius,” ujarnya.
Langkah digitalisasi pengawasan ini dinilai menjadi bagian dari transformasi Polri dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi publik.
"Dengan sistem pengaduan berbasis QR Code, masyarakat memiliki ruang kontrol yang lebih luas terhadap proses rekrutmen,” jelasnya.
Ia berharap, seluruh tahapan seleksi berjalan objektif dan mampu menghasilkan calon anggota Polri yang berkualitas, profesional, serta berintegritas, sejalan dengan semangat Presisi.(S-25)
