SIWALIMA.id > Berita
PIT Rugikan Daerah, Pemprov & Dewan akan Temui KKP
Daerah | Rabu, 28 Mei 2025 pukul 23:32 WIT

AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi bersama dengan DPRD Maluku akan menemui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT).

Pasalnya, kebijakan tersebut sa­ngatlah merugikan nelayan Ma­luku, sehingga pemprov menemui DPRD guna menyampaikan aspi­rasi terkait kebijakan PIT tersebut.

“Sebagaimana kita tahu, WTP Teramai yakni 714, 715 hingga WTP 718,  tapi yang paling ter­abai­kan WTP 718, dan kebijakan itu menurut hemat kami, tidak memberikan manfaat apa-apa buat daerah, dan tidak memberikan man­faat untuk peningkatan kese­jahteraan masyarakat terutama di Aru yang bersentuhan langsung dengan WTP 718,” ungkap Gu­bernur Maluku, Hendrik Lewerissa kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, usai melakukan perte­muan dengan pimpinan dewan, Selasa (27/5).

Gubernur bilang, Pemerintah dan DPRD akan menyampaikan aspirasi dari masyarakat Maluku terkait dengan kebijakan relaksasi Penangkapan Ikan Terukur, sebab relaksasi memungkinkan terjadi­nya alih muat di tengah laut di kawasan 718 yang merupakan kawasan teramai.

“Kami merencanakan dalam waktu dekat akan berkunjung ke Jakarta, dan akan adakan pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) antara Gubernur, Wakil Gubernur dan pimpinan de­wan juga pimpinan-pimpinan fraksi kolektif kolegial,” ujar gubernur.

Tolak PIT

Terpisah, Ikatan Sarjana Perika­nan Indonesia (ISPIKANI) Wilayah Maluku menyatakan dukungan penuh terhadap sikap DPRD Maluku yang menolak kebijakan PIT yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Fungsionaris ISPIKANI Maluku, Fadel Rumakat menyatakan, kebija­kan PIT berpotensi merugikan nela­yan tradisional lokal, karena mem­buka ruang bagi kapal-kapal industri berskala besar dari luar Maluku untuk mengeksploitasi wilayah laut provinsi.

“Kebijakan ini tidak memper­timbangkan realitas sosial dan ekonomi masyarakat nelayan di Maluku yang selama ini bergantung pada laut sebagai sumber utama penghidupan,” ujar Fadel, alumnus Fakultas Perikanan Universitas Patti­mura, Ambon, Selasa (27/5).

Menurut Fadel, pelibatan masya­rakat lokal dalam proses perumusan kebijakan juga sangat minim. Hal ini dinilai berisiko terhadap keber­lan­jutan ekosistem laut dan ber­potensi memperkuat ketimpangan akses terhadap sumber daya kelautan.

Pernyataan sikap ISPIKANI Ma­luku ini disampaikan usai pertemuan antara DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dan DPRD Provinsi Maluku di Gedung DPRD Maluku, yang mem­bahas surat edaran Menteri KKP tentang implementasi kebijakan PIT.

Dalam pernyataannya, Fadel men­dorong agar DPRD tetap konsisten memperjuangkan kedaulatan penge­lolaan laut oleh masyarakat adat dan nelayan lokal.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan organisasi kepemu­daan untuk bersama-sama mengawal kebijakan kelautan yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Kami berharap Maluku bisa menjadi provinsi yang berdaulat dalam pengelolaan sumber daya lautnya. Bila perlu, kita perjuangkan bersama agar kebijakan nasional benar-benar berpihak pada rakyat kecil,” katanya.

Kebijakan penangkapan ikan terukur yang tengah digalakkan KKP bertujuan, untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pe­rikanan tangkap. Namun, sejumlah daerah di kawasan Timur Indonesia, termasuk Maluku, menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya meng­akomodasi kepentingan masyarakat pesisir dan adat. (S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps