AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi bersama dengan DPRD Maluku akan menemui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT).
Pasalnya, kebijakan tersebut saÂngatlah merugikan nelayan MaÂluku, sehingga pemprov menemui DPRD guna menyampaikan aspiÂrasi terkait kebijakan PIT tersebut.
âSebagaimana kita tahu, WTP Teramai yakni 714, 715 hingga WTP 718, tapi yang paling terÂabaiÂkan WTP 718, dan kebijakan itu menurut hemat kami, tidak memberikan manfaat apa-apa buat daerah, dan tidak memberikan manÂfaat untuk peningkatan keseÂjahteraan masyarakat terutama di Aru yang bersentuhan langsung dengan WTP 718,â ungkap GuÂbernur Maluku, Hendrik Lewerissa kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, usai melakukan perteÂmuan dengan pimpinan dewan, Selasa (27/5).
Gubernur bilang, Pemerintah dan DPRD akan menyampaikan aspirasi dari masyarakat Maluku terkait dengan kebijakan relaksasi Penangkapan Ikan Terukur, sebab relaksasi memungkinkan terjadiÂnya alih muat di tengah laut di kawasan 718 yang merupakan kawasan teramai.
âKami merencanakan dalam waktu dekat akan berkunjung ke Jakarta, dan akan adakan pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) antara Gubernur, Wakil Gubernur dan pimpinan deÂwan juga pimpinan-pimpinan fraksi kolektif kolegial,â ujar gubernur.
Tolak PIT
Terpisah, Ikatan Sarjana PerikaÂnan Indonesia (ISPIKANI) Wilayah Maluku menyatakan dukungan penuh terhadap sikap DPRD Maluku yang menolak kebijakan PIT yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Fungsionaris ISPIKANI Maluku, Fadel Rumakat menyatakan, kebijaÂkan PIT berpotensi merugikan nelaÂyan tradisional lokal, karena memÂbuka ruang bagi kapal-kapal industri berskala besar dari luar Maluku untuk mengeksploitasi wilayah laut provinsi.
âKebijakan ini tidak memperÂtimbangkan realitas sosial dan ekonomi masyarakat nelayan di Maluku yang selama ini bergantung pada laut sebagai sumber utama penghidupan,â ujar Fadel, alumnus Fakultas Perikanan Universitas PattiÂmura, Ambon, Selasa (27/5).
Menurut Fadel, pelibatan masyaÂrakat lokal dalam proses perumusan kebijakan juga sangat minim. Hal ini dinilai berisiko terhadap keberÂlanÂjutan ekosistem laut dan berÂpotensi memperkuat ketimpangan akses terhadap sumber daya kelautan.
Pernyataan sikap ISPIKANI MaÂluku ini disampaikan usai pertemuan antara DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dan DPRD Provinsi Maluku di Gedung DPRD Maluku, yang memÂbahas surat edaran Menteri KKP tentang implementasi kebijakan PIT.
Dalam pernyataannya, Fadel menÂdorong agar DPRD tetap konsisten memperjuangkan kedaulatan pengeÂlolaan laut oleh masyarakat adat dan nelayan lokal.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan organisasi kepemuÂdaan untuk bersama-sama mengawal kebijakan kelautan yang lebih adil dan berkelanjutan.
âKami berharap Maluku bisa menjadi provinsi yang berdaulat dalam pengelolaan sumber daya lautnya. Bila perlu, kita perjuangkan bersama agar kebijakan nasional benar-benar berpihak pada rakyat kecil,â katanya.
Kebijakan penangkapan ikan terukur yang tengah digalakkan KKP bertujuan, untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor peÂrikanan tangkap. Namun, sejumlah daerah di kawasan Timur Indonesia, termasuk Maluku, menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya mengÂakomodasi kepentingan masyarakat pesisir dan adat. (S-26)