SIWALIMA.id > Berita
Petuanan Adat di SBB Dijadikan Tanah Negara
Daerah | Rabu, 16 Juli 2025 pukul 22:50 WIT

AMBON, Siwalimanews – Karena tidak terdaftar dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku, sejumlah tanah adat di Kabupaten Seram Bagian Barat dijadikan sebagai tanah negara.

Anggota DPRD Provinsi Maluku dapil SBB Ismail Marasabessy menyesali belum terdaftarnya sejumlah wilayah hutan adat yang merupakan bagian dari petuanan negeri-negeri adat di SBB dalam Rancangan RTRW Provinsi Maluku.

Ia mengaku banyak wilayah adat di SBB yang diklaim sebagai tanah negara.

Padahal, wilayah tersebut merupakan tanah ulayat yang secara historis dan kultural berada di bawah kewenangan negeri-negeri adat.

“Saya lihat dalam dokumen RTRW, masih banyak wilayah adat yang tidak tercatat secara resmi, baik di pemerintah daerah maupun pusat. Ini berpotensi menghilangkan hak-hak masyarakat adat,” ujarnya kepada wartawan di Baileo Karang Panjang Ambon, Selasa (15/7).

Ia mengaku menjadi satu-satunya anggota DPRD yang terus bersikukuh dalam pembahasan RTRW untuk memperjuangkan agar wilayah adat di SBB diakui secara sah.

“Kalau bukan kita yang perjuangkan, siapa lagi? Tanah-tanah ini bukan sekadar aset, tapi identitas dan jati diri masyarakat adat,” tegasnya.

Politisi Nasdem menambahkan, Pemkab SBB perlu segera berkonsultasi dengan pemerintah provinsi untuk meninjau ulang peta wilayah yang diusulkan dalam RTRW.

Pasalnya, banyak aspek teknis terkait wilayah adat tidak dijabarkan dalam RTRW provinsi dan menjadi kewenangan kabupaten kota.

“Saya berharap Pemda SBB jangan pasif. Harus aktif menyuarakan dan menyusun langkah strategis agar tidak ada pengingkaran atas hak ulayat negeri-negeri adat,” katanya.

Lanjutnya, ia juga mendorong agar DPRD, pemda, dan pihak terkait membangun kolaborasi lintas level, termasuk dengan pemerintah pusat, guna mendo­rong pengakuan hukum atas keberadaan wilayah adat di SBB.

“Negeri-negeri adat di SBB harus diberi ruang untuk mengelola hutannya sendiri. Sudah waktunya mereka diberikan semacam otonomi khusus dalam pengelolaan hutan adat, karena itu bagian dari kedaulatan masyarakat hukum adat,” katanya. (S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps