AMBON, Siwalima.id - Pertumbuhan ekonomi Maluku sepanjang 2023-2025, menunjukkan fundamental yang kuat, dengan pertumbuhan mencapai 4,31 persen pada 2023 dan terus berada pada tren peningkatan.
Demikian dikatakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Mohamad Latif, dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia 2025, yang digelar di Hotel Santika, Rabu (3/12).
Dalam sambutannya, Latif menekankan bahwa pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, seiring meningkatnya produksi ikan tangkap. Selain itu, perdagangan besar dan eceran juga mengalami kenaikan, didorong oleh peningkatan permintaan kendaraan bermotor roda dua.
“Kita berharap pertumbuhan ekonomi Maluku dapat bergerak stabil dari kepala tiga, kepala empat, dan menuju kepala lima di tahun-tahun mendatang,” ujar Latif.
Inflasi Maluku hingga November 2025 tercatat 2,33 persen. Meski wilayah Maluku masih menghadapi tantangan tingginya biaya distribusi dan ketergantungan pasokan dari luar daerah, koordinasi erat antara pemerintah daerah, TPID, dan GNPI dinilai mampu menahan tekanan inflasi.
Latif menyebut sejumlah inovasi yang telah dijalankan, antara lain gerakan pasar murah, penguatan produksi lokal, gerakan menanam, sertifikasi nelayan, serta pemanfaatan belanja tidak terduga oleh pemerintah daerah untuk pengendalian inflasi.
Bank Indonesia Maluku juga menargetkan percepatan transformasi digital, khususnya melalui perluasan penggunaan QRIS pada sektor wisata dan UMKM.
Total pengguna QRIS telah melampaui 150.000, sementara merchant mencapai lebih dari 100.000.
Di sektor UMKM, BI Maluku menjalankan berbagai program pelatihan, onboarding, hingga pencetakan 21 UMKM “guru digital”. Pada dua event regional tahun ini, transaksi UMKM mencapai Rp 3,173 miliar.
Selain itu, BI bersama TP2DD mendorong pemda mengoptimalkan elektronifikasi pajak daerah, retribusi, serta penggunaan kartu kredit pemerintah daerah.
BI Maluku juga memastikan ketersediaan uang rupiah melalui layanan kas keliling, termasuk ekspedisi rupiah berdaulat ke wilayah 3T. Edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah juga terus diperkuat di seluruh kabupaten/kota.
Pada 2026, perekonomian Maluku diperkirakan tumbuh di kisaran 4,80–5,60 persen. Pertumbuhan tersebut akan didukung konsumsi rumah tangga, stabilitas inflasi, serta penguatan daya beli masyarakat.
Sementara inflasi tahun 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 2,5 ± 1 persen, sejalan dengan pengendalian harga, stabilitas nilai tukar, dan penyesuaian suku bunga acuan.
Latif mengingatkan bahwa tahun 2026 juga akan menghadapi tantangan berupa pengetatan anggaran pemerintah. Karena itu, ia menekankan perlunya sinergi lintas pemangku kepentingan dalam mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Maluku.
“Maluku memiliki banyak potensi untuk melakukan transformasi ekonomi. Kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci memperkuat ketahanan ekonomi daerah menuju Indonesia Maju,” tegasnya.
Tidak lupa, Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi dan berinovasi bersama Bank Indonesia Maluku.
Pada kesemparan itu, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, termasuk melalui percepatan belanja pemerintah dan penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Ia menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi Bank Indonesia dan industri perbankan dalam menjaga stabilitas moneter, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.
“Bank Indonesia kini bukan hanya mengemban tugas moneter, tetapi juga menjaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kami berterima kasih atas sinergi yang selama ini terjalin,” ujar Vanath.
Vanath mengatakan inflasi Maluku saat ini relatif terkendali dan tidak melewati batas tiga persen. Namun, ia menegaskan bahwa menjelang Natal dan Tahun Baru, potensi tekanan inflasi meningkat.
Untuk itu, pemerintah daerah bersama TPID akan kembali melakukan pengawasan dan koordinasi intensif.
“Menjelang Nataru, potensi inflasi naik harus kita tekan seperti yang berhasil kita lakukan saat Idul Fitri lalu,” katanya.
Vanath menjelaskan, bahwa fluktuasi pertumbuhan ekonomi Maluku turun dari kisaran 5 persen menjadi 3,39 persen pada semester pertama sebelum kembali naik menjadi 4,31 persen di semester III tidak terlepas dari masa transisi pemerintahan, kebijakan efisiensi anggaran, serta berkurangnya transfer ke daerah.
Menurutnya, jumlah uang beredar sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, terutama melalui sektor konsumsi rumah tangga. Karena itu, belanja pemerintah harus dipastikan tepat sasaran dan terserap dengan baik.
“Uang itu harus sampai ke dapur-dapur ibu di kampung. Ketika pendapatan masyarakat berputar, konsumsi naik, dan ekonomi ikut bergerak,” ujarnya.
Dalam kegiatan itu, BI juga memberikan penghargaan PTBI kepada 12 mitra strategisnya. Termasuk didalamnya Bupati Kabupaten MBD. (S-25)
