AMBON, Siwalimanews – Sikap Pemprov MaluÂku yang masih memÂpertahankan Nasarudin sebagai Direktur RS Haulussy, merupakan bentuk kegagalan guÂberÂnur dalam memajuÂkan RS Haulussy.
Demikian dikatakan, penaÂsehat Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku, Richard RaÂhakÂbauw kepada SiwaÂlima di Kantor DPRD, Selasa (1/8))
Kata dia, sejak lantik pada 22 April 2022 oleh Gubernur Maluku Murad Ismail, Direktur RS Haulussy belum menunjukkan kinerja yang baik dalam memimpin rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
Sebaliknya, kepemimpinan Direktur RS Haulussy justru menimbulkan segudang persoalan yang membuat citra pemerintah daerah rusak dimata publik.
Mulai dari persoalan hutang obat-obatan yang belum mampu diseÂlesaikan hingga pembayaran hak-hak tenaga dokter yang terkatung-katung hingga saat ini.
Terakhir persoalan jasa dokter spesialis selama tiga tahun belum juga tuntas, alhasil Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadli Ie pun turun tangang dengan melakukan perteÂmuan secara tertutup dengan DirekÂtur RS Haulussy dan dokter speÂsialis supaya ada tahapan pembaÂyaran terhadap jasa dokter.
âSkema pembayaran seperti apa kita belum tahu, tetapi harus dicatat oleh Sekda bahwa bukan baru pertama kali terjadi keterlambatan atau sikap masa bodoh dari direktur untuk pembayaran hak nakes,â kesal Rahakbauw.
Dijelaskan, tidak adil jika Sekda memerintahkan pembayaran hak dokter spesialis dengan skema bertaÂhap, tetapi harus dibayarkan seluÂruhnya, karena masalah akibat perÂsoalan ini telah menimbulkan kegaÂduhan dan keluhan dari tenaga medis
Rahakbauw mengatakan, bagaiÂmana nakes mau bergairah bekerja jika hak-hak tidak dibayarkan deÂngan tuntas, sehingga skema pemÂbayaran bertahap ini tidak bisa diterima dengan akal sehat.
âOrang sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya lalu, Pemda hadir bicara bukan untuk menyeÂlesaikan tapi menambah masalah dengan skema pembayaran bertaÂhap, tidak boleh seperti itu harus pembayaran seluruhnya agar gairah bekerja dari dokter spesialis dan nakes kembali bangkit,â tuturnya.
Disisi lain, seharusnya menjadi kewajiban pemda untuk memperÂhatikan hak tenaga kesehatan di RS Haulussy, karena merupakan milik pemerintah daerah yang diharapkan sebagai fasilitas utama bagi masÂyarakat dalam memeriksa kesehatan.
Tenaga medis di RS Haulussy telah memberikan seluruh kemamÂpuan untuk melayani masyarakat dengan baik, tetapi tidak ditunjang oleh Pemprov dengan melakukan pemÂbayaran hak apalagi selama tiga tahun.
Pada akhirnya, pelayanan terhaÂdap pasien akan menjadi terganggu apaÂlagi dengan kemarin dengan aksi moÂgok kerja dari dokter spesialis kemarin menyebabkan RS Haulussy dapat turun setingkat menjadi pusÂkesmas.
Hal ini karena setiap pasien yang datang hanya dilayani oleh mantri dan suster akhirnya harus dilakukan rujukan ke RST, GPM, Siloam dan Leimena.
Persoalan yang terjadi kata Rahakbauw, akan berdampak pada citra dari RS Haulussy sebagai rumah sakit besar di Kota Ambon, yang tentunya diisi dengan tenaga dokter spesialis dibidang masing-masing guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Rahakbauw, Sekda jangan hanya datang duduk dan bicara tetapi juga harus melakukan koreksi terhadap kehadiran direktur RS, sebab infomasi yang diperoleh direktur jarang hadir di kantror.
âSaya dapat informasi kalau direktur ini sudah bikin diri seperti gubernur lagi, satu hari datag ke kantor lima hari diluar daerah, pertanyaan kalau satu hari didalam daerah lima hari keluar daerah itu dia kemana saja,â kecam Rahakbauw.
Ketidakhadiran Direktur di rumah sakit ini telah dikeluhkan, tenaga dokter dan perawat sebab akan menghambat koordinasi ketika terjadi persoalan.
Sebagai seorang direktur yang berÂtanggung jawab terhadap kemaÂjuan RS, lanjut politukus Partai Golkar ini, direktur harus menujukÂkan contoh dan tauladan yang baik bagi bawahannya tetapi kalau tidak memberikan contoh yang tidak baik apa yang harus dipertahankan.
âSudah tidak punya kemampuan untuk melakukan pembayaran hak nakes yang ditangguhkan, bahkan DPRD sudah mengingatkan tetapi seakan-akan dia cuek dengan semua hak itu. Apakah dia orang penting atau siapa yang kemudian Pemda tidak bisa melakukan evaluasi terÂhadap kinerja yang bersangkutan. Ini kan memaÂlukan citra Pemerintah Daerah dimata masyarakat,â bebernya.
Politisi Golkar Maluku ini mengÂungkapkan daerah ini memiliki begitu banyak orang dengan keÂmampuan diatas rata-rata melebihi Direktur maka sudah sepatutnya direktur RS Haulussy tidak perlu dipertahankan.
Jika kinerja Direktur RS Haulussy seperti ini maka patut diduga, keÂdatangan Direktur RS Haulussy hanya untuk uang, dan setelah itu kembali ke daerah asalnya dengan meninggalkan sejumlah persoalan yang terjadi di RS yang tidak mampu ditangani.
Sebagai ketua Tim Badan PertimÂbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), Sekda Maluku, mestiÂnya melakukan evaluasi dan memberikan pertimbangan kepada Gubernur agar mengganti Direktur RS Haulussy.
âSekda harus tunjuk gigi, minimal memberikan pertimbangan kepada Gubernur Maluku sebab kegagalan direktur dalam memimpin RS, menÂjadi kegagalan gubernur dalam menÂjalankan pemerintahan khususnya dibidang kesehatan,â tegasnya.
Rahakbauw pun memastikan ketika gubernur turun di bulan Desember ini, maka DPRD akan meminta penjabat gubernur mengevaluasi dan ganti diÂrektur karena tidak mampu untuk menÂjalankan tugas dan tanggungÂjawabÂnya sebagai direktur utama. (S-20)