SIWALIMA.id > Berita
Perhubungan Disorot DPRD soal PAD
Daerah | Selasa, 6 Mei 2025 pukul 22:22 WIT

AMBON, Siwalimanews – Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Jan Suitela disorot DPRD bahkan diminta untuk dilakukan evaluasi bersama dengan kepala dinas dan badan yang lain.

Bututnya, karena penerimaan retribusi yang dikelola Dinas Perhubungan bersama kepala badan dan dinas yang lain tidak memenuhi target. Belum lagi semrawutnya parkiran yang membuat DPRD geram dengan sikap dinas  dipimpin Jan Suitela tersebut.

DPRD kemudian mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada Walikota Ambon Bodewin Wattimena agar segera dilakukan evaluasi saat rapat paripurna LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2024.

Sebelum diserahkan kepada Pemerintah Kota Ambon, rekomendasi yang dibacakan juru bicara DPRD Kota Ambon Zeth Pormes. Terdapat sejumlah catatan penting yang disampaikan, terutama soal capaian kerja di sejumlah OPD yang tidak memenuhi target.

Isi rekomendasi tersebut DPRD menyoroti terkait dengan capaian kerja di sejumlah OPD yang tidak memenuhi target. Seperti Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah.

Salah satu yang jadi sorotan yakni pendapatan dari retribusi yang yang jauh dari target yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan.

“Walikota harus melakukan pengawasan terhadap retribusi karena sangat rendah dari target capaian. Hanya 46.9 persen,” kata Pormes.

Untuk itu DPRD berharap ada upaya evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh kepada OPD penghasil PAD.

Selain soal retribusi, pendapatan transfer dari target Rp 1.8 triliun hanya terealisasi sebesar Rp 900 miliar.

Usai dibacakan, rekomendasi kemudian diserahkan Ketua DPRD Kota Ambon Mourits Tamaela kepada Walikota Ambon Bodewin Wattimena dan Wawali Eli Toisutta.

Menanggapi hal itu, Walikota Ambon Bodewin Wattimena dalam sambutan mengaku rekomendasi ini akan menjadi bahan acuan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya.

Menurutnya, sebagai bahan dalam penyusunan anggaran serta dalam rangka penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah ataupun kebijakan strategis lainnya.

“Beberapa catatan penting DPRD Kota Ambon, yang disampaikan dalam bentuk rekomendasi akan menjadi perhatian serius,” janjinya.

Untuk ditindak menindaklanjuti itu, Pemkot Ambon akan melakukan baik dalam tahun berjalan maupun dalam penyusunan perencanaan dan pengantaran tahun 2026.

Terkait dengan realisasi pendapatan daerah pada pos pendapatan asli daerah, ia mengaku akan lakukan kajian dan perhitungan riil terhadap potensi pajak daerah dan retribusi daerah.

“Pemkot juga akan melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh masyarakat terutama wajib pajak dan  wajib retribusi tentang pajak daerah dan retribusi daerah,” ungkapnya.

Selain itu juga akan meningkatkan intensitas pengawasan dan penagihan, serta penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan.

Terkait penerimaan dana transfer, Pemkot Ambon akan melakukan konsultasi dan koordinasi terutama dengan kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri. (S-10)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps