AMBON, Siwalimanews – Fenomena penyitaan minuman tradisional sopi oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah Maluku terus menuai kritik. Masyarakat adat menilai langkah penegakan hukum ini telah mengabaikan aspek budaya dan mengikis hak hidup rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari produksi dan penjualan sopi.

“Sopi bukan semata soal minuman beralkohol, tetapi merupakan bagian dari identitas budaya dan sumber ekonomi masyarakat,” ujar Fungsionaris DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku, Jovandri Aditya Kalaimena, dalam rilisnya, Kamis (7/8).

Menurutnya, tindakan represif berupa penyitaan sopi tanpa kejelasan regulasi justru memperlebar jarak antara negara dan masyarakatnya. Ia menyebut, hingga kini belum ada regulasi yang memberi ruang legal bagi rakyat untuk memproduksi, menjual, dan mengonsumsi sopi secara bermartabat.

Akibatnya, masyarakat terus hidup dalam tekanan. Petani penyuling kehilangan pendapa­tan, pedagang kecil dibayangi ketakutan, sementara konsumen lokal kehilangan akses terhadap minuman yang telah lama menjadi bagian dari tradisi.

“Sikap Pemprov Maluku yang menolak sopi sebagai komoditas legal adalah kekeliruan fatal. Negara seharusnya hadir mengatur, bukan semata melarang,” tegas Jovandri.

KNPI Maluku mendesak agar pemerintah membuka ruang dialog dan menyusun regulasi yang adil terhadap sopi. Ia menilai, dengan legalisasi dan pengaturan yang tepat, produksi dan konsumsi sopi justru dapat diarahkan agar tidak menimbul­kan dampak sosial negatif.

“Kami menghormati mereka yang menolak sopi karena ala­san nilai dan kepercayaan. Tapi penghormatan itu semestinya berlaku dua arah,” tambahnya.

Saat ini, tuntutan masyarakat bukan hanya sekadar legalisasi, tetapi pengakuan bahwa sopi adalah warisan leluhur yang sah dan layak hidup berdampingan dalam sistem negara.

“Sudah saatnya pemerintah mengevaluasi pendekatan represif dan menggantinya dengan regulasi yang berpihak pada rakyat serta budaya lokal,” ujarnya. (S-25)