MASOHI, Siwalima.id - Pemerintah tengah konsen untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang ada di kabupaten Maluku Tengah seperti pengentasan kemiskinan dan pengangguran, Pengendalian inflasi dan lainnya.
Hal ini menjadi penting dibahas dalam Musrenbang dalam rangka penyusunan RPJMD yang akan menjadi dokumen utama arah pembangunan Kabupaten Malteng lima tahun ke depan.
Bupati Malteng, Zulkarnain Awat Amir dalam sambutan ketika membuka Musrenbang RPJMD 2025-2029 di Baileo Soekarno Masohi, Rabu (16/12) menjelaskan proses penyusunan harus memenuhi prinsip-prinsip teknokratik, partisipatif, politis, serta berorientasi pada hasil. Dikatakan, pembangunan Kabupaten Maluku Tengah ke depan diarahkan untuk mewujudkan visi daerah: “Membangun Maluku Tengah yang Maju, Sejahtera, Rukun, dan Berkeadilan.”
“Visi ini menjadi panduan moral dan arah kebijakan pembangunan yang diterjemahkan dalam Pancacita Pembangunan Daerah,” tutur Bupati.
Bupati memaparkan Pancacita Pembangunan Daerah tersebut diantaranya membangun SDM yang berkualitas, sehat, dan terampil, meningkatkan daya saing dan stabilitas perekonomian daerah.
Kemudian mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing, memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan lingkungan, mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.
Menurutnya, kelima arah tersebut saling terhubung dan harus dijalankan secara seimbang, berkelanjutan, serta berpihak pada masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.
“Perlu saya tekankan kembali, Musrenbang kali ini bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan tahapan substantif untuk menjamin akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah,” tegas orang nomor satu di Pamahanunusa ini.
Bupati menambahkan dokumen RPJMD ini harus menjadi dokumen yang hidup, yang tidak hanya menggambarkan keinginan, tetapi mencerminkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pelaksanaannya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengingatkan ke depan akan menghadapi kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran dan pengurangan TKD, sehingga setiap rupiah yang dikelola harus benar-benar menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Sementara disisi lain, kita juga harus menghadapi tantangan pembangunan yang besar, terutama pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi daerah,” ungkapnya.
Penanganan stunting dan peningkatan pelayanan dasar, digitalisasi pemerintahan dan penguatan tata kelola birokrasi serta Penguatan ketahanan pangan dan hilirisasi komoditas unggulan daerah jadi konsen kedepan.
Wakil Ketua Umum APKASI ini juga menegaskan dalam kondisi yang penuh tantangan tadi semangat kebersamaan dan integritas ASN serta pimpinan perangkat daerah adalah kunci utama.
Olehnya ia mengajak seluruh pihak untuk bekerja sungguh-sungguh dan profesional, mengutamakan program prioritas yang populis dan berkeadilan, bukan kegiatan seremonial yang tidak produktif, mengoptimalkan sumber PAD secara kreatif dan inovatif, tanpa menambah beban bagi masyarakat.
Selain itu perlu menjalin sinergi lintas sektor, agar perencanaan pembangunan benar-benar terintegrasi dan efisien. Bupati menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Melalui forum musrenbang ini, saya harap seluruh peserta memberikan masukan, kritik, dan gagasan konstruktif untuk menyempurnakan dokumen RPJMD ini agar benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat dan arah pembangunan yang berkeadilan,” tutupnya. (S-17)
