AMBON, Siwalimanews – Walau sudah ada peraturan daerah, namun
Pengelolaan sampah di Kota Ambon masih memprihatinkan.
Hal inilah yang kemudian memicu Komisi II DPRD Maluku studi banding ke Dinas LingÂkungan Hidup (DLH) Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
âStudi banding ini sebagai tindak lanjut atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyelenggara pengelolaan sampah yang telah ditetapkan dewan beberapa waktu lalu dan kami komisi II ke DLH DKI Jakarta, ternyata Perda sampahnya memang sudah ada,â jelas Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, John Laipeny kepada Siwalima melalui sambungan teleponnya, Minggu (23/2)
Dikatakan, komisi ke DKI Jakarta untuk melihat payunh hukum pengelolaan sampah
âKita study banding guna melihat payung hukum untuk 11 kabupaten/kota. Sebab Kota Ambon yang punya payung hukum harus menjadi contoh pengelolaan sampah dengan baik karena
Untuk Maluku, takhusus Kota AmÂbon masih sangat mempriÂhatinkan seÂbagai satu satunya pemilik Perda Pengelolaan sampah,â Ungkap Laipeny
Dari hasil studi banding yang dilaksanakan, lanjutnya terdapat beberapa produk turunan yang bisa dipelajari dari pengelolaan sampah di DKI Jakarta untuk nantinya dijadikan sebagai landasan hukum.
Dimulai dari operasional, DLH DKI Jakarta telah siapkan beberapa sarana prasarana berupa bank sampah di beberapa titik, baik itu untuk sampah organik, non organik, maupun B3. Hal ini didukung dengan sosialisasi sampai tingkat desa, hingga RTRW.
âMasyarakat DKI Jakarta saat studi banding ternyata dilibatkan dan puÂnya peran juga dalam pengelolaan samÂpah. Nah kita juga akan mengimÂbau ke masyarakat Maluku, khususÂnya Kota Ambon, ada beberapa titik yang sudah ada bank sampahnya. Tinggal kita tingkatkan lagi, ini terpulang ke masyarakat,â tandasnya
Politisi Gerindra Maluku asal Bumi Kalwedo mengaku selain bank sampah, warga yang punya peran dalam pengelolaan sampah itu juga diberikan reward.
âDalam pengelolaan sampah, pemerintah DKI Jakarta memberikan reward bagi masyarakat yang telah memilih sampah, mulai dari para pengumpul, hingga pengolahan awal.
Reward yang diberikan berupa bonus pembayaran listrik, selain reward ada juga sanksi bagi masyarakat hingga pengusaha restaurant, hotel dan lain sebagainya yang melanggar apa yang sudah ditetapkan pemerintah. (S-26)