AMBON, Siwalimanews – Polemik pengelolaan Pasar Mardika Ambon masih terus bergulir. Hingga kini belum mengetahui Pemerintah Kota Ambon atau Pemerintah ProÂvinsi Maluku yang mengeÂlola pasar seluas 6 hektar itu.
Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Hary Putra Far Far meminta, Pemerintah Provinsi Maluku harusnya legowo dan berbesar hati meÂnyerahkan kewenangan peÂngeÂlolaan pasar baru MarÂdika itu ke Pemerintah Kota Ambon.
Sejak awal, kata Far-Far, proses revitalisasi pasar hiÂngga selesai tidak dibebanÂkan ke Pemprov Maluku. BeÂlum lagi soal urusan relokasi pedagang, secara nyata itu menjadi tanggung jawab Pemkot Ambon atas kesepaÂkatan bersama pihak kemenÂterian terkait.
âArtinya semua beban ke Pemkot Ambon, sehingga saÂngat aneh ketika revitaliÂsasi selesai dan akan difungÂsikan, kemudian terkendala soal pengelolaannya. Mestinya Pemprov legowo dan berbesar hati,â cetus kader Partai Perindo ini kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya, Kamis (2/11).
Dia menjelaskan, seluruh pedaÂgang yang beraktivitas di dalam Pasar Mardika, merupakan pedaÂgang milik Pemkot Ambon.
Belum lagi soal retribusi, baik peÂdagang, sampah maupun retribusi pemadam kebakaran, itu dipungut oleh Pemkot Ambon berdasarkan keweÂnangan Undang-undang, buÂkan oleh Pemprov Maluku.
Karena itu sangat jelas, bahwa seharusnya dalam proses pengeÂlolaan pasar ini menjadi kewenangan Pemkot Ambon.
âKalau hari ini yang dipermaÂsalahkan itu soal aset yang ada di dalamnya, maka Pemprov harus saÂdar, bahwa Pemkot Ambon meruÂpakan bagian dari penyelenggaraan pemeÂrintahan di daerah, bukan pihak ketiga. Kita contoh PPI Eri, itu beralih kewenangan ke Pemprov, dan Pemkot tidak lagi mencampuri itu. Sebab Pemkot sadari betul keÂwenangannya ditarik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,âjelasnya.
Padahal, sambungnya, aset tanah, bangunan maupun dermaga di PPI Eri, semuanya dibiayai oleh APBD PemÂkot Ambon. Tetapi dengan besar hati, Pemkot menyerahkan kewenaÂngan itu untuk dikelola oleh PemÂprov Maluku. Maka sama halnya dengan Pasar Mardika saat ini.
âYang kita pikirkan sekarang, baÂgaimana aset ini harus difungsikan untuk mendorong perekonomian masyarakat. Tapi kalau Pemprov bersikeras untuk tetap mengelola Pasar Mardika lantaran tanah milik aset Pemprov, maka ini sesuatu yang terlalu naif dan itu keliru. Karena hasil konsultasi di Kemendagri meÂngisyaratkan ada hibah dari Pemkot ke Pemprov. Bagi saya ini salah dalam menginterpretasi aturan,â katanya.
Sebab itu, lanjutnya, mana ada yang namanya retribusi pedagang lalu nantinya dibagi ke Pemprov dalam bentuk dana hibah. Apa dasar hukumnya.
Dengan itu, maka Pansus DPRD Maluku juga harus fokus menangani apa yang menjadi kewenangan Pemprov Maluku. âMenurut saya, kelola saja aset di luar pasar dan ruko yang sekarang ada banyak masalah itu. Fokus saja disitu dan jangan egois lalu pedagang jadi korban,â tandasnya. (S-25)