NAMLEA, Siwalimanews –Â Pemerintah Kabupaten Buru meÂnargetkan pendapatan daerah ditaÂhun 2023 sebesar Rp. 800,99 miliar. Sementara dana transfer sebesar Rp. 763,98 miliar.
Hal ini disampaikan Penjabat BuÂpati Buru, Djalaludin Salampessy, dalam pidatonya saat penyampaian KUA PPAS Tahun 2022, di lantai 2 Gedung Bupolo, Rabu (23/11).
Kemudian, lanjut Salampessy, belanja ditargetkan sebesar Rp 925,52 miliar terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 619,12 miliar, belanja modal sebesar Rp. 154,84 milliar, belanja tidak terduga sebesar Rp. 21,15 miliar dan belanja transfer sebesar Rp. 130,41 miliar.
Terkait dengan pelaksanaan pemÂbahasan KUA-PPAS, SalamÂpessy meminta kepada eksekutif maupun legislatif, agar harus mengedeÂpanÂkan aspek kehati-hatian (prudential), kepatuhan terhadap peraturan.
Dikedepankan juga azas keadilan, efisiensi, ekonomis dan menghindari pemborosan.
“Saya juga mengharapkan agar dokumen-dokumen ini dapat diÂbahas dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk dapat dilanjutkan deÂngan penyusunan dokumen R-APBD Tahun 2023 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanÂjutnya
Disampaikan pada sidang pariÂpurna nanti,”harap Djalaludin.
Ia optimis dengan hubungan keÂmitraan yang harmonis, maka haraÂpan dan keinginan dapat terlaksana seÂsuai rencana bersama. Sekali lagi ia memberikan penghargaan serta apresiasi yang setinggi-tingginya keÂpada pimpinan dan anggota deÂwan disertai doa semoga Allan SWT, Tuhan Yang langkah dan usaÂha dalam menjalankan amanah rakÂyat Negeri Bupolo yang dicintai ini.
Dalam penyampaian nota KUA- PPAS Tahun 2023 ini, Djalaludin juga menyebut enam skala prioritas pemÂbangunan Kabupaten Buru, meliputi Pemulihan ekonomi melalui pemberÂdayaan dan mendorong sektor proÂduksi.
Prioritas kedua,yaitu Peningkatan pelayanan dasar dan peningkatan sdm yang berkualitas dan PercepaÂtan penurunan angka pengangÂguran.
Selanjutnya, Peningkatan infraÂstruktur, mitigasi bencana dan peÂningÂkatan penataan ruang daerah yang aman, nyaman dan produktif.
Pemanfaatan dan konservasi SDA serta lingkungan yang berkelanjuÂtan dan optimalisasi transformasi digital menuju tata kelola pemerinÂtahan yang efisien dan efektit, serta menjaga stabilitas politik, keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kata Djalaludin, Penjabaran dari enam prioritas pembangunan terseÂbut dan memperhatikan berbagai rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan yang terhormat, telah terÂtuang dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 yang akan dibahas bersama nanti sebelum disepakati bersama.
Di bagian lain isi pidatonya, Djalaludin juga menyinggung ranÂcangan target PAD Tahun 2022 yang tidak mencapai target.
Diharapkan, kedepan hal-hal seÂperti ini dapat dihindari dan peneÂtapan target pendapatan harus terÂukur dan realistis dalam Penyusunan RAPBD Tahun 2023 serta APBD tahun-tahun selanjutnya, seningga realsasinya dapat tercapai di atas 95 persen.
Di Tahun 2023 ini juga Pemerintah Pusat tidak mengalokasikan Dana Intensif Daerah (DID) kepada PeÂmerintah Kabupaten Buru.
Tentunya ini juga sangat memÂpegaruhi ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023.
Oleh karena itu, dengan keterÂbaÂtasan pendapatan daerah ini dibuÂtuhkan langkah-langkah efiÂsienÂsi dan skala priornitas dalam meneÂtapkan program dan kegiatan.
Pada kesempatan itu, Djalaludin yakin sungguh, kalau semua yang terlibat dalam penyusunan dan pembahas kUA-PPAS, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif, sudah pasti mempunyal komitmen yang sama untuk memastikan semua pelaksanaan tahapan yang dilakukan bebas dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum.
“Ini harus menjadi komitmen kita bersama karena semua tahapan penyusunan APBD merupakan objek pantauan institusi penegak hukum termasuk KPK,”ingatkan Djalaludin.
Seperti diketahui bersama bahwa Tim KORSUPGAH KPK terus memantau pelaksanaan pengelolaan pemerintahan di daerah, khususnya terhadap perencanaan dan penganggaran melalui instrumen monitoring center ot prevention. (S-15)