AMBON, Siwalimanews – Juru bicara Pemerintah Provinsi kasrul selang menyebut Maluku kaya sumber daya alam kehutanan, tetapi pendapatan belum maksimal diterima daerah.
Gubernur telah memberikan arahan agar dilakukan perbaikan terhadap regulasi guna memaksimalkan pendapatan daerah khususnya dari sektor hasil hutan seperti kayu,†ungkap Kasrul di Kantor Gubernur, Senin (4/8).
Langkah ini ditempuh kata Kasrul sebagai bentuk tindak lanjut dari arahan gubernur dalam memacu pendapatan daerah.
Selain itu pemprov sangat berhati-hati dalam memungut pendapatan dari sektor kehutanan dan sementara dicari cela hukum agar menjadi dasar dalam pengenaan PNBP.
Selain itu pemerintah berkomitÂmen membuka seluas-luasnya akses untuk investor masuk ke Maluku. Investor bisa masuk namun harus memenuhi syarat seperti tidak merusak lingkungan, mengutamakan tenaga kerja lokal dan transfer knowledge.
“Tiga syarat itu yang sering disampaikan oleh pak gubernur tetapi yang tidak kalah penting yakni pendapatan yang masuk dan pantas termasuk dari sektor kehutanan,†ingatnya.
Diakuinya selama ini Pemprov Maluku menerima dana bagi hasil dari sektor kehutanan sebesar Rp 30 miliar lebih, tetapi kedepan harus dimaksimalkan termasuk dari sisi pengawasan.
Apalagi kejadian pemalsuan jenis kayu yang terjadi di pelabuhan tol Hatu Piru beberapa waktu lalu, telah menjadi alasan pemprov memaksimalkan pendapatan dari sektor kehutanan.
“Prinsipnya semua hasil dari sumber daya alam harus mendatangkan manfaat bagi daerah makanya kita sedang pelajari dan melihat celah dari aturan terkait pungutan dari sektor kehutanan,†terangnya. (S-20)
