SIWALIMA.id > Berita
Penataan Birokrasi di SBT Dinilai Amburadul
Daerah | Jumat, 13 Juni 2025 pukul 22:59 WIT

BULA, Siwalimanews – Lembaga Mahasiswa Na­sio­nal untuk demokrasi (LM­ND) bersama masyarakat menduduki halaman Kantor Bupati Seram Bagian Timur untuk melakukan aksi Demo­strasi, Rabu (11/6).

Aksi yang dilakukan Ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat dibawah kepemimpinan Bupati Fahri Husni Alkatiri dan Muh Miftha Thoha R Wattimena yang dinilai amburadul dalam penataan birokrasi.

Aksi demonstrasi berlangsung kurang lebih 3 jam lebih mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres SBT dan juga Satpol PP. Nampaknya tidak ada kehadiran bupati dan sekda namun berselang beberapa jam kemudian Wabup bersama beberapa pimpinan OPD temui para demontran.

Kordinator Lapangan Ayub Rum­-baru, dalam orasinya menegaskan, Kalau bicara daerah ini kepentingan semua orang, mengingat secara pribadi memandang daerah dalam keadaan tidak baik baik, birokrasi ini semua struk ringan, coba perhatikan masalah perda keuangan soal dana transfer didaerah.

“Ini bukan urusan desa persiapan, urusan  kabupaten, rahasia birokasi harus dijaga. Urusan pergantian maupun mutasi pegawai itu merupakan urusan pemerintahan. Masalah daerah ini tidak bisa dibiarkan, adat istiadat di daerah perlu dijaga. Modus yang dimainkan oleh Sekda sebagai contoh surat edaran yang ada di Bank kekuatan hukumnya apa sekda untuk membatalkan proses pencairan dana desa,” katanya.

Dikatakan, PP No 40 sudah jelas tidak ada satu orang di daerah ini yang bisa membatalkan pencairan dana desa.

“Kekuatan hukum dimana Sekda mengeluarkan surat edaran di Bank sengaja membatalkan dana desa ini bahaya bagi daerah,” cetusnya

Sementara Jamal Rumatiga, dalam orasinya juga menjelaskan, dirinya merasa percaya bahwa segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam untuk meminimalisir kepentingan kesejahteraan rakyat Kabupaten Seram Bagian Timur, ini telah terjadi beberapa penyelewengan didalamnya.

“Kami minta Bupati, Wabup, Sekda, teristimewa Kabag Hukum yang mencobek-cobek aturan main sistem pergantian kepala desa di SBT. Sebagai warga SBT kami juga merasa malu, kami tahu Kabag Hukum orang yang tahu tentang aturan-aturan pemerintahan di Kabupaten SBT, tetapi ternyata hari ini nihil juga,” teriaknya.

Mantan Ketua Umum HMI SBT Periode 2016-2017  mengaku, salah satu oknum pejabat telah menyobek terhadap seluruh proses pemberhentian maupun pengangkatan kepala desa di Kabupaten Seram Bagian Timur.

“Ada surat sakti, surat edaran tentang pergantian kepala desa bupati Fahri Husni Alkatiri telah berkomitmen itu tidak boleh tenaga guru, tenaga kesehatan dan non ASN untuk karateker pejabat kepala desa. Ini artinya tulis lain baca lain. Jalankan itu Kapala Desa persiapan saja dihapus,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Ismail Pattikupang menegaskan, kedatangannya mewakili kepentingan pribadi dan golongan tapi mewakili masyarakat Seram Bagian Timur. Sudah lebih 20 tahun, semua punya kontribusi berdirinya kabupaten ini sehingga tidak me­-ng­inginkan kabupaten ini terburuk sepanjang pemerintahan ini.

“Kedatangan kami untuk memberikan dukungan kepada Pemkab SBT, yang dipimpin oleh bupati Fahri Husni Alkatiri dan Muh Miftha Thoha R  Wattimena untuk segera memperbaiki kinerja birokrasi di Kabupaten Seram Bagian Timur ini,” tandasnya. (S-27)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps