AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Maluku masih terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, guna mendapatkan ijin untuk melakukan lelang jabatan guna dilakukannya perombakan birokrasi.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa saat dikonfirmasi Siwalimanews di Kantor Gubernur, Senin (5/5) mengaku, pihaknya telah menyurati Kementerian Dalam Negeri guna meminta ijin dilakukannya lelang jabatan.
Namun sampai saat ini, Kemendagri belum menerbitkan ijin terkait dengan perombakan birokrasi yang rencananya akan dilakukan dalam bulan Mei ini.
“Kemarin BKN sudah keluarkan rekomendasi dan kita sudah minta ijin dari Kemendagri, jadi kita tunggu saja dalam waktu dekat,” ujar gubernur.
Menurut gubenrur, jika pemprov telah menerima ijin Kemendagri, maka akan ditindaklanjuti segera dengan pembentukan panitia seleksi dan pengumuman lelang jabatan terbuka.
Gubernur menegaskan, proses perombakan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, tetap dilakukan mengikuti mekanisme dan prosedur yang berlaku, dimana harus mendapatkan ijin Kemendagri terlebih dahulu.
“Lelang jabatan nantinya akan dilakukan secara terbuka dan transparan yang didasarkan pada kompetensi dan keahlian ASN. Tidak ada unsur suka atau tidak suka, jadi siapapun ASN yang merasa memenuhi syarat boleh ikut seksi,” ucap gubenrur.
Gubernur juga memastikan, pihaknya akan berupaya agar lelang jabatan tetap dilakukan dalam bulan Mei ini, sehingga perombakan birokrasi dapat berjalan dengan lancar.(S-20)
