NAMLEA, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Ma­luku mendorong percepatan penyelesaian analisa dampak lingkungan yang masih ber­proses di Kementerian Ling­kungan Hidup serta perizinan alih fungsi hutan untuk pe­ngembangan dan pembinaan pembangunan Bendungan Waiapo

Pernyataan ini disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Ab­dullah Vanath saat meng­unjungi Bendungan Waiapo di Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru, Senin (11/8).

Wagub yang didampingi Asisten I Bidang Kesra Setda Maluku Djalaludin Salam­pessy, Bupati Buru, Ikram Umasugi dan Wakil Bupati Sudarmo, serta unsur Mus­pida Kabupaten Buru men­jelaskan, alih fungsi hutan dan Amdal ini sangat penting agar proses pembangunan bendungan tidak terhenti.

“Kita harapkan pada wak­tu­nya Bendungan Waiapo dapat berfungsi sesuai yang direncanakan,” ucap wagub

Bendungan Waiapo kata wagub, merupakan salah satu proyek strategis nasional di Maluku dengan nilai ang­garan mencapai sekitar Rp2,1 triliun. Proyek yang dibangun diatas lahan seluas 444,79 hektar dengan area genangan 235,10 hektar, bendungan ini memiliki kapasitas tampung 50 juta meter kubik air dimana struktur bendu­ngan bertipe urugan zonal dengan inti tegak setinggi 72 meter.

Manfaat bendungan ini sangat luas, mulai dari mengairi sekitar 10.000 hektar sawah, menyediakan air baku dengan debit 0,5 m³/detik, mengendalikan banjir dengan kapa­sitas reduksi 557 m³/detik, hingga menghasilkan tenaga listrik sekitar 8 megawatt yang cukup untuk menerangi ±8.750 rumah.

Selain itu, bendungan ini juga dirancang menjadi destinasi wisata baru, yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan selesainya proses Amdal dan perizinan alih fungsi hutan lanjut wagub, maka pemerintah optimistis Bendungan Waiapo akan segera beroperasi penuh dan memberikan manfaat strategis bagi warga Kabupaten Buru dan Maluku secara umum.

Wagub juga mengapresiasi komit­men Bupati Buru dan meminta agar proses penyelesaian lahan dilaku­kan dengan menghormati kearifan lokal dan melibatkan semua pihak.

“Pembangunan bendungan ini untuk kemaslahatan masyarakat. Pemerintah provinsi siap mendu­kung penuh, asalkan semua berjalan sesuai aturan dan adat yang berlaku,” ucap wagub

Bupati Janji

Sementara itu, Bupati Buru Ikram Umasugi berkomitmen untuk menye­lesaikan persoalan lahan yang masih menyisakan perbedaan pandangan dengan para pemangku adat.

Untuk itu, Pemkab Buru akan segera melakukan komunikasi intensif dengan seluruh tokoh adat, tokoh masyarakat dan pihak terkait demi tercapainya kesepahaman.

“Kita akan duduk bersama dengan semua pemangku adat. Persoalan tanah ini harus kita selesaikan dengan cara baik-baik, demi ke­lancaran pembangunan dan kese­jahteraan masyarakat,” ucap bupati

Bupati berharap, Bendungan Waiapo yang dibangun dengan kapasitas tampung sekitar 50 juta meter kubik dan luas genangan mencapai 490 hektar ini, diharapkan menjadi penopang ketahanan pangan, sumber irigasi pertanian, pengendali banjir serta sumber air baku untuk Kabupaten Buru. (S-15)