AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Maluku dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi untuk membahas penertiban kawasan pertambangan illegal di Gunung Botak, Kabupaten Buru.
Guna melaksanakan rakor ini, Â maka Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam waktu dekat akan mengundang Kapolda Maluku dan Pangdam XV Pattimura. Pasalnya, rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan penertiban Gunung Botak.
Langkah penertiban ini, dilakukan guna memastikan kebijakan penertiban kawasan penambangan ilegal Gunung Botak dapat berjalan sesuai dengan rencana.
“Saya kan sudah menyurati Polda supaya ditertibkan, tapi dalam waktu dekat ini akan ada rapat koordinasi antara Gubernur, Pangdam dan Kapolda Maluku untuk penertiban kawasan gunung botak,” ucap gubernur kepada wartawan di Kantor Gubernur, Senin (30/6).
Menurut gubernur, pemerintah provinsi serius untuk melakukan penertiban kawasan penambangan di Gunung Botak agar tidak ada lagi tindakan ilegal disana.
Hal ini, bertujuan untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap kesehatan masyarakat maupun lingkungan dari bahaya merkuri yang masif di kawasan itu.
“Kita tidak bisa membiarkan merkuri terus menerus merusak lingkungan di Buru tanpa terkontrol maka penertiban harus dilakukan,” tegas gubernur
Gubernur memastikan, bila seluruh persiapan telah selesai, maka dipastikan penertiban akan dilakukan oleh pihak kepolisian yang di back up langsung oleh TNI.(S-20)
