AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Maluku mengaku, ketersediaan kebutuhan pangan untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di daerah terpencil masih terhambat.

Hal ini disampaiukan Asisten I Setda Maluku Djalaludin Salampessy, usai rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait program MBG di Maluku, Jumat (26/9).

Salampessy mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Maluku tentu mendukung penuh program MBG agar tetap berjalan, demi mendukung visi generasi emas 2045.

Namun dengan kondisi geografis Maluku yang sebagian besar adalah wilayah terpencil, tentu diperhadapkan dengan kendala teknis, khususnya terkait rantai pasok pangan di daerah terpencil.

“Ada stok pangan tertentu yang tidak tersedia untuk suplai ke SPPG. Ini jadi masalah serius, apalagi di daerah 3T. Dua hari ke depan kami akan gelar rapat tematik dengan Asisten II untuk mencari solusi distribusi,” ujar Salampessy.

Untuk menjembatani persoalan ini, Salampessy memastikan, pemprov akan membentuk satgas untuk mempermudah koordinasi dengan berbagai pihak, guna memastikan pasokan kebutuhan pangan dapat tersedia.

Terkait dengan kejadian keracunan, Salampessy memastikan, pemerintah bersama BPOM tengah menyiapkan SOP kedaruratan untuk mengantisipasi kejadian tak terduga seperti keracunan massal.

Menurutnya, dari tiga daerah yang mengalami kasus, baru Kota Ambon dan Kota Tual yang menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) sementara Kabupaten MBD masih menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan sumber keracunan.

Pemda memahami kekhawatiran masyarakat atas rentetan insiden ini yang akan berdampak pada kepercayaan public, sehingga pengawasan kedepan akan dilakukan secara ketat mulai dari dapur hingga meja makan siswa.

“Masalah ini menjadi bahan evaluasi total. Program MBG akan terus berjalan, tapi kualitas harus dijaga, dan SOP dipatuhi sampai tingkat paling rendah. Guru dan orang tua juga perlu dilibatkan agar kontrol berjalan lebih baik,” tandas Salampessy.(S-20)