BULA, Siwalima.id – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, berhasil mencapai indeks tata kelola pengadaan di tahun 2025 dengan nilai 86.67 dengan memperoleh peringkat baik.
Nilai yang diperoleh Pemkab SBT tersebut, merupakan cermin dari tata kelola pengadaan barang dan jasa di Kabupaten SBT, sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai Indeks tata kelola di tahun 2026 ini.
“Insya Allah bapak/ ibu bisa menjadikan predikatnya menjadi sangat baik bahkan menjadi istimewa,” tandas Perwakilan LKPP RI, Thantawi Jauhari pada acara bimtek penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sekaligus launching Portal Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang berlangsung di pandopo Bupati, Jumat (13/2)
Ia berharap, UKPJB telah mencapai standar menimal pematangan di level proaktif tahun ini dan dari hail kordinasi, Pemkab SBT diminta dalam waktu 2 bulan kedepan sudah mencapai level proaktif.
Ditempat yang sama, Bupati SBT, Fachri Husni Alkatiri menambahkan, pengadaan barang dan jasa bukan hanya proses transaksi biasa, melainkan instrumen strategis dalam menggerakkan roda pembangunan daerah.
“Oleh karena itu, perencanaan yang matang melalui SIRUP adalah pondasi utama penginputan data yang akurat dan tepat waktu, bukan hanya kewajiban administratif melainkan bentuk tanggung jawab kita atas transparansi dan akuntabilitas publik,” ucap bupati.
Bupati mengaku, kesalahan dalam tahapan perencanaan harus diakui dapat memicu mata rantai masalah, mulai dari keterlambatan penyerapan anggaran, hingga potensi masalah hukum.
“Sejalan dengan semangat digitalisasi, hari ini kita juga luncurkan Portal UKPJB SBT sigap- PBJ, ini adalah wujud nyata keberpihakan kita kepada pelaku UMKM lokal,” ujar bupati
Pasalnya kata bupati, pemkab ingin UMKM SBT tersaring dengan baik, bertransaksi dengan aman, dan mendapatkan keuntungan yang nyata dari pengadaan pemerintah.
Integrasi dari ketiga sistem ini, yakni bimbingan teknis Penginputan SIRUP portal sigap- PBJ dan aplikasi SAGU, adalah satu kesatuan ekosistem pengadaan yang dibangun untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional bersih transparan serta berpihak pada rakyat
“Saya berharap kepada seluruh Pimpinan OPD dan para pengelola pengadaan ikutilah bimtek ini dengan serius agar tercipta kesamaan persepsi. Seraplah ilmu dari para narasumber dengan sungguh-sungguh, agar bimbingan teknis ini segera dapat diimplementasikan di unit kerja masing- masing dan kepada para narasumber berikanlah materi secara komprehensif, dan mudah dipahami,” pinta bupati.
Sebelumnya, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda SBT, Sofyan Kelian menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemda dalam mendorong percepatan transformasi digital pengadaan barang dan jasa, peningkatan transparansi perencanaan pengadaan, serta perluasan akses dan partisipasi pelaku UMKM lokal dalam sistem pengadaan pemerintah
"Tujuan pelaksanaan kegiatan ini, untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap kebijakan dan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya terkait perencanaan pengadaan dan kewajiban pengumuman RencanaUmum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi Sirup,” jelas Sofyan
Selain itu kata Sofyan, bimtek ini juga untuk memberikan pendalaman teknis tata cara penyusunan dan penginputan RUP secara tepat, akurat dan sesuai dengan struktur anggaran serta mewujudkan keseragaman pemahaman dan praktik penginputan SIRUP pada seluruh OPD serta mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan melalui pemanfaatan portal UKPJB SBT sigap- PBJ.(S-27)
